CIREBON – Selama belasan, bahkan ada yang puluhan tahun, para pimpinan di PD BPR Kab Cirebon, seperti PD BPR Babakan, PD BPR Astanajapura, PD BPR Waled, PD BPR Karangsembung dan PD BPR lainnya, tak pernah dirotasi atau diganti. Hal itu justru akan berdampak tidak sehat bagi lembaga seperti PD BPR yang modalnya bersumber dari pemerintah, baik dari Pemkab maupun Pemprov.
BPR BABAKAN – Inilah Kantor PD BPR Babakan yang dipimpin Dirut Ir. Hj Suating selama puluhan tahun.
Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gunardi Ridwan, menganggap masalah di atas memiliki daya rusak yang lebih parah ketimbang korupsi.
Baca Juga:Ini Pesan Plt Bupati Cirebon Saat Kunjungi RSUD WaledSupport Citarum Harum, Mahasiswa KKN UPI Cibiru Gagas Program “Garasi Belajar”
“Ini lebih memiliki daya rusak yang lebih parah. Kalau korupsi kan curi dikit, kelar. Kalau kolusi/nepotisme bisa beranak pinak,” ujar dia ketika berbincang dengan jabarpublisher.com belum lama ini.
Merujuk pada kasus di PD BPR ini, lanjut dia, mereka (kepala daerah) biasanya malah lebih suka gonta-ganti penjabat di level JPT/kepala dinas, yang pada akhirnya suka muncul kasus balas jasa dan balas budi.
“Ada lagi, malah kalau ada mutasi pegawai ini bisa dijadikan ATM kepala daerah. Karena disinyalir ada harga di setiap jabatan,” ujar dia
“Biasanya kalau di Pemda, karena PPK (pejabat pembina kepegawaian) nya adalah kepala daerah yang notabenenya berasal dari parpol pemilu maka sering terjadi seperti itu,” katanya lagi.
Ketika disinggung apakah mereka yang tak diganti karena “satu gerbong”, Ridwan menilai realitas yang terjadi memang seperti itu. Karena, kekuatan berada di tangan kepala daerah.
“Ya di regulasi terkait Pemda dan ASN memang seperti itu, kekuatan kepala daerah memang full power, makannya isu moneynya harus jadi agenda terdepan. Usaha pusat, KPK dan instansi terkait untuk upaya pencegahan harus diutamakan,” katanya lagi.
Dia mengaku tidak ada bila ada satu lembaga yang menerapakan seperti ini, karena mereka yang duduk bersama dengan mengemban tugas di pemerintahan tak lepas dari peran politis.
Baca Juga:Satgas Citarum Harum Ajak Ratusan Pelajar SMK Lentera Bangsa Peduli LingkunganKadisdik Datangi SDN 1 Dompyong Wetan, Pastikan Hibah Bangku Sudah Diterima
“Itu tadi, politisasi birokrasi atau malah birokrasi yang berpolitik. Karena kepala daerah full power, sehingga kadang ada anggapan siapa yang dekat dengan kepala maka akan dapat jatah. Ini yang membuat ASN kita tidak profesional dan imparsial,” kata dia.