BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepenuhnya akan menerapkan e-Budgeting pada 2020 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan meski penerapannya baru sepenuhnya dilakukan pada 2020, namun Pemprov Jabar sudah mulai mengawali sejak penggunaan APBD 2018.
“E-Budgeting rencananya 2020 tapi sudah kita terapkan untuk anggaran 2018, sehingga saya bisa pantau anggarannya berapa dan penyerapannya,” katanya usai menghadiri sosialisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Aston Pasteur, Bandung, Kamis (7/2/2019).
Baca Juga:Pelatihan Perdana, ‘Baju Baja’ Akan Kembangkan Potensi PengrajinUu Ingin Pemerintah dan Kepala Sekolah Nyambung Seperti “Besi Sembrani”
Menurutnya penerapan e-Budgeting ini tidak menemui kendala mengingat pihaknya memiliki ASN berkeahlian khusus terkait sistem ini.
“Hamdallah kita punya banyak ahli, di Bappeda juga, tapi ada orang yang kuasai sistem format ini ada 4, satunya ada di bapeda. Dia buat sistem itu. Kita juga dibantu tim akselerasi percepatan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya dengan penerapan sistem ini maka gubernur bisa memantau langsung anggaran tanpa harus menggelar rapat. Terutama urusan penyerapan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
” Dengan e-Budgeting gubernur gak perlu sering ketemu karena dengan data ini sudah dapet, apa aja yang mau diketahui, diketahui saat itu juga. Segingga kita bisa mendetek secara cepat serapan. Kalau lebih cepat, maka lebih cepat mendorong kecepatan anggaran diserap. Begitu juga volumenya,” paparnya.
Terkait penerapan SPBE pihaknya terus melakukan penguatan dan koordinasi terutama penyiapan SDM, sistem dan payung hukum yang membuat tim Diskominfo Jabar bisa bekerja maksimal.
“Adapun langkah-langkah lanjutan penerapan masalah ini adalah adanya presepsi yang sama, makanya kita lakukan rakor dengan masukan dari Kementerian Kominfo dan PAN RB. Ini akan dibahas berbagai sisi dan sarana untuk sampaikan informasi, termasuk sistem jaringan dan konten yang menjadi kewajiban dinas-dinas terkait,” katanya.
Karena sudah mulai menerapkan SPBE, Sekda meminta jajarannya untuk meningkatkan pelayanan seperti perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Baca Juga:Maksimalkan Peluang Ekonomi, Ridwan Kamil Akan Buat Program Saudagar JabarPMI Kab. Cirebon Berikan Reward untuk Para Pendonor
Dia berharap jika SPBE sudah diterapkan sepenuhnya maka akan berujung pada penyerapan anggaran yang lebih tinggi dan menghasilkan stimulus ekonomi. “Jadi elektronik ini mendukung proses peningkatan informasi karena info jauh lebih cepat, sehingga saat ada masalah bisa lakukan koreksi,” katanya.