Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak memiliki ijin atau belum memperpanjang ijin tidak mempengaruhi aktivitas pengambilan air permukaan oleh para WP, sebaliknya dengan kondisi tidak memiliki ijin atau belum memperpanjang ijin menjadi lebih menguntungkan bagi para WP tersebut karena tidak perlu membayar pajak air permukaan.
Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat agar memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dalam menyusun regulasi yang mengatur mengenai tindakan terhadap Wajib Pajak yang mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan tanpa ijin. (jay/cuy)