BANDUNG – Pemda Provinsi Jawa Barat akan menjadikan desa-desa di Jawa Barat menjadi basis untuk menyelesaikan permasalahan kependudukan di Jawa Barat. Dalam hal ini peran BKKBN akan diperkuat untuk memperluas serta memperkuat implementasi program pengendalian penduduk seperti KB.
Fertilitas atau pengendalian kependudukan Jawa Barat ada di angka 2,6 pada 2016 lalu. Saat ini ada di angka 2,4.
Tidak hanya KB atau masalah pengendalian penduduk, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa juga meminta agar desa mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat desa. Selain fertilitas atau masalah pengendalian penduduk, masalah lain seperti kesehatan ibu dan anak juga peningkatan ekonomi masyarakat desa perlu mendapat perhatian.
Baca Juga:Ada Oknum Nakal, Pasokan Air Untuk Warga Kok DisunatAnger: Jangan Banyak Alasan, Satpol PP ‘Wajib’ Tindak Tegas Galian C Ilegal
“Kita akan mendorong untuk bagaimana supaya 5.635 desa yang menjadi basis perjuangan BKKBN itu turut masing-masing desa membantu terhadap program KB. Dimana dalam APBD anggaran belanja desa, bantuan keuangan – baik itu dari (Pemerintah) Pusat maupun (Pemerintah) Provinsi itu cukup meningkat,” kata Iwa ketika ditemui awak media usai hadir dalam acara Seminar Hari Kependudukan Dunia yang digelar BKKBN Jabar di Hotel Grand Tjokro, Jl. Cihampelas Kota Bandung, Selasa (28/8/2018).
“Makanya salah satu cara untuk bagaimana supaya permasalahannya sama, persepsinya sama, bahwa desa dijadikan suatu basis hubungan untuk menyelesaikan berbagai masalah kependudukan maka diadakan seminar saat ini,” lanjutnya.
Sementara itu, baru ada 15% desa di Jabar mengalokasikan anggarannya untuk kependudukan. Untuk itu, Pemda Provinsi Jawa Barat akan terus membantu BKKBN untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa. BKKBN akan menyeleksi 2.000 masyarakat atau tokoh masyarakat desa untuk menjadi penyuluh KB dan PKH. Angaran yang dikucurkan mencapai Rp 27 Miliar.
“Ini salah satu bentuk konkrit mendukung membantu penyelesaian sebagian permasalahan yang indikatornya fertilitasnya masih tinggi. Sekarang Alhamdulillah sudah 2,4,” kata Iwa.
Senada dengan Iwa, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, bahwa memang perlu peran serta para tokoh atau ulama untuk masalah pengendalian penduduk di Jabar. Peran tokoh masyarakat ini dirasa akan efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.