LKPP juga akan memberikan bantuan untuk peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bagi PJPK, Tim KPBU dan Panitia Pengadaan dalam menjalankan seluruh tahapan pengadaan sesuai Perka LKPP melalui pelatihan bagi PJPK, Tim KPBU, dan Panitia Pengadaan.
“Juga memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan Dokumen Pengadaan Proyek, dan memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengadaan Proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Ia mengungkap, bahwa sekitar Desember 2016, pihaknya juga telah menandatangani MoU percepatan PLTSa Legok Nangka ini dengan Gubernur Jabar kala itu, Ahmad Heryawan.
Baca Juga:KKPS Jabar Akan Terapkan Layanan Pinjam Berbasis Sistem InformasiSementara, 82 Orang Tewas Akibat Gempa Lombok
Agus menyebut, diantara proyek PLTSa lainnya, Jawa Barat yang paling maju progresnya.
“Legok Nangka paling siap dieksekusi, kita punya harapan Legok Nangka jadi pertama di Indonesia,” kata Agus.
Akan tetapi, sambung Agus, masih ada kewajiban dari Gubernur Jawa Barat yang harus dibereskan sedikit lagi.
Salah satunya, memperbaharui perjanjian antara Gubernur Jabar dengan 6 kepala daerah terkait biaya pengelolaan.
“Memang (hampir semua persyaratan) sudah disiapkan (Pemprov Jabar), tapi beberapa Kepala Daerah kan ganti, siapa tahu ada perubahan kebijakan,” ujarnya.
“Dalam hal ini Jawa Barat harus bekerja keras,” katanya.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan masalah sampah sudah sejak lama tidak menjadi perhatian Indonesia.
Tapi, sambung Luhut, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan percepat proses pengolahan sampah.
Baca Juga:Soal Sampah Di Cirebon Timur, Warga Sebut “Karena Bupati Pakai Kacamata Hitam”KKN Mahasiswa UPI & UNES,Basmi Buta Aksara Di Desa Tawangsari
“Secara pribadi saya sangat terlibat masalah ini karena termasuk 80% sampah sampah dari darat yang mengotori laut,” katanya.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah di Indonesia tersebut, pemerintah melibatkan Jepang. Karena Negara tersebut dianggap berpengalaman dalam mengolah sampah.
Luhut berharap, kerjasama dengan Jepang bisa percepat segala proses dan progres.
“Kami senang kalau Jepang bisa masuk di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali. Banyak kota lain yang bisa segera dimasuki,” lanjutnya.
TPPAS Legok Nangka sendiri, merupakan proyek pengelolaan sampah padat perkotaan sejumlah 1.800 ton per hari yang bersumber dari 6 Kabupaten. Diantaranya Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut, yang berlokasi di Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.