Jokowi Lantik 1.456 Pamong Praja Muda Baru

Jokowi Lantik 1.456 Pamong Praja Muda Baru
0 Komentar

“Para lulusan IPDN adalah aparatur perekat NKRI. Para lulusan IPDN angkatan XXV akan ditempatkan di daerah penugasan dengan sistem cross provinsi, ini sesuai arahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, ” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kampus IPDN, di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (27/7/2018).

“Para lulusan IPDN ini telah menjalani pendidikan dengan  penempatan di 8 Kampus IPDN dengan pola kumpul, sebar dan kumpul,” katanya.

Selama menjalani pendidikan di kampus pamong praja, kata Tjahjo, mereka telah dibekali ilmu dan teori kepemerintahan dan pembentukan mental kepribadian. Para praja IPDN yang diwisuda saat ini, juga telah  melaksanakan praktek lapangan satu, dua, tiga, dan empat. Mereka juga telah menjalani  Program Bhakti Karya Praja dan KKN.

Baca Juga:ACM Audiensi Dengan DPRD, KPU, Panwas dan Desk Pilkada AbsenInsentif BPJS 2017 Belum Dibayarkan Oleh RSUD Waled, Kenapa?

“Para lulusan IPDN juga telah melaksanakan praktek lapangan membangun rumah masyarakat menjadi layak huni dan penataan administrasi pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan,” ujar Tjahjo.

Tidak hanya itu, para lulusan IPDN angkatan XXV, lanjut Tjahjo, juga dibekali dengan materi revolusi mental. Seperti diketahui, kampus IPDN telah ditetapkan sebagai kampus penggerak revolusi mental. Jadi lulusan IPDN tak lain adalah  kader penggerak revolusi mental. Tjahjo pun berharap, sebagai kader penggerak revolusi mental, para lulusan IPDN bisa menjabarkan program Nawa Cita dan Trisakti.

” Mereka juga telah bekerjasama dengan TNI dan Polri serta seluruh komponen bangsa untuk membangun bangsa dan negara melalui Ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan penjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.

Selain itu, selama di IPDN, kata Tjahjo, para praja dibekali dengan materi kebijakan strategis nasional terkini.  Pembekalan oleh pimpinan KPK, Kepala BNN, Panglima TNI dan Kapolri. Dan pembekalan mengenai  kebijakan strategis daerah oleh gubernur dan bupati atau walikota yang berhasil. (rls/hms)

0 Komentar