Kawal Borok Korupsi RSUD Waled, Lembaga Ini Datangi BPK

Kawal Borok Korupsi RSUD Waled, Lembaga Ini Datangi BPK
KAWAL - Ketum LASKAR Indonesia, Koko Ali Permana saat meminta Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) terbaru di BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat.
0 Komentar

BANDUNG – Ada sejumlah kasus dugaan korupsi di RSUD Waled, Kab Cirebon, yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum. Di Unit Tipikor Polres Cirebon sendiri, ada tiga kasus yang sedang diusut, yakni dugaan korupsi anggaran jamkesmas tahun 2012, dugaan penyelewengan alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan, serta dugaan korupsi Dana BPJS tahun 2014. Sedangkan satu kasus lain yang melibatkan eks manajemen yakni seorang dokter berinisial K, informasinya tengah ditangani Polda Jabar.

Belum tuntas penyelidikan kasus-kasus tersebut, Polres Cirebon kembali mengusut kasus lainnya, yakni terkait dugaan korupsi dana BPJS 2014. Februari 2018 lalu, Polres Cirebon sudah memanggil Bendahara RSUD Waled, NJ dan beberapa pejabat lainnya dengan status sebagai saksi. Namun hingga berganti Kapolres juga Kasat Reskrim, semua kasus di RSUD Waled tak juga jelas ujung pangkalnya. Tak satupun tersangka yang ditetapkan atau kasus yang naik status dari penyelidikan ke penyidikan.

Maret 2018, publik kembali dikagetkan dengan munculnya besaran insentif bagi pegawai di RSUD Waled yang dicap tak manusiawi oleh DPRD Kab Cirebon. Dimana besaran insentif ini hanya Rp 200 per bulan. DPRD Kab Cirebon juga berencana menggelar sidak, tapi hingga kini belum terlaksana. Informasi yang dihimpun redaksi dari internal RSUD, Polres Cirebon juga sudah memanggil pihak-pihak terkait pasca masalah ini mencuat. Di mana anggaran untuk belanja pegawai di RSUD Waled tahun 2017 mencapai 21,6 miliar.

Baca Juga:Hardiknas, Status PNS Guru Honorer Jadi Sorotan Pemkab TasikmalyaKertajati Mulai Disosialisasikan Sebagai Bandara Haji dan Umrah

Tak sampai disitu, April 2018, publik yang diwakili aktifis juga dewan, mempertanyakan pembangunan Gedung IGD RSUD Waled yang menelan anggaran Rp 4,7 miliar. Diketahui, pengoperasian gedung tersebut molor dari target dan kena audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Putra Kencana dan konsultan pengawas CV Dinamika RS itu, menjadi konsentrasi Lembaga Advokasi Sosial Kanal Aspirasi Reformis (LASKAR) Indonesia. Bahkan lembaga ini langsung mendatangi Kantor BPK Jabar di Jalan Moh Toha, Bandung pada Rabu (2/5/2018).

0 Komentar