Bahkan kata dia, ada beberapa statement yang cenderung tidak logis yang disampaikan oleh manajemen kepada karyawan. “Saat kami tanya, apa alasan masih menggunakan pola yang sama seperti saat Tim JP belum dibubarkan? Manajemen menjawab, takut karena beberapa dokter spesialis mengatakan akan membatasi pelayanan mereka, yang imbasnya akan menurunkan pendapatan RS,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSGJ, dr. Bunadi, ketika dikonfirmasi terkait kekecewaan karyawan atas pembagian JP tersebut melalui pesan whatsapp, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.
Nih! Janji Dirut RSUD Gunung Jati Saat Disidak Komisi III
Untuk diketauhi, pasca mencuatnya protes dari karyawan bulan februari lalu, Komisi III DPRD Kota Cirebon langsung menggelar rapat kerja dengan pihak RS Gunung Jati. Hasil raker tersebut berujung pada inspeksi mendadak (Sidak) pada Jumat (16/3) lalu. Rombongan DPRD Kota Cirebon dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III dr Doddy Ariyanto dengan menemui Direktur Utama RSUD Gunung Jati Cirebon, Bunadi.
Baca Juga:Jelang Ramadhan, Satpol PP Amankan 112 Botol MirasKena Kasus Pelanggaran Pilkada, Camat Karangsembung di Vonis 2 Bulan
Dalam pertemuannya, Doddy Ariyanto menanyakan tentang perkembangan pembagian porsi jasa pelayanan. ”Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari rapat yang sudah diselenggarakan mengenai gejolak yang terjadi perihal jasa pelayanan di RSUD Gunung Jati, serta ingin mengetahui bagaimana kebijakan dari Direktur mengenai permasalahan tersebut,” ujar Doddy.
Ia juga menyarankan kepada Direktur untuk dapat mengkomunikasikan dengan dokter spesialis, agar menyamaratakan porsi jasa pelayanan kepada pegawai bagian bawah RSUD Gunung Jati. “Kami Komisi III menyarankan kepada Direktur sebagai pimpinan tertinggi di RSUD Gunung Jati dapat menyentuh jajaran Dokter spesialis untuk dikomunikasikan perihal jasa pelayanan untuk menyamaratakan porsi jasa pelayanan kepada bagian bawah dan agar dikondisikan sesuai dengan porsi dan kinerja agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari,” pinta Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon saat sidak.
Sementara itu, Direktur RSUD Gunung Jati dr. Bunadi mengaku siap melakukan penyesuaian jasa pelayananan (JP), yang nantinya dapat dilakukan evaluasi. Jika dinilai dari sisi manajemen terlalu tinggi maka akan disesuaikan sebagaimana yang diminta Komisi III DPRD Kota Cirebon. (jay/tim/dbs)