BANDUNG – Terkait LKPJ TA 2017, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi capaian-capaian yang diraih Pemprov Jawa Barat di bidang pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan. Seperti Catur Sukses Penyelenggaraan PON XIX Jabar 2016 dan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka.
“Di penghujung masa jabatan Gubernur ini, masyarakat Jawa Barat memperoleh kado terindah, yaitu akan diresmikannya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka. Yang Insyaallah merupakan bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta,” tutur Ineu dalam rapat kerja, Senin (23/04/2018)
“Harapannya akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.
Baca Juga:Pemprov Jabar Berkomitmen Terus Benahi BUMDLKS Tripartit Rekomendasikan Penataan Tenaga Kerja Asing di Jabar
Apresiasi lain juga diberikan kepada Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Aher. Gubernur asal Kabupaten Sukabumi ini akan mendapat penghargaan tertinggi dari Presiden RI, Parasamya Purnakarya Nugraha. Penghargaan akan diberikan Presiden Jokowi pada 25 April 2018 di Jakarta.
“Apresiasi lain di penghujung kepemimpinan saudara (Gubernur), juga telah diraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugeraha dari Pemerintah Pusat atas kinerja yang dinilai baik dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” ucap Ineu.
“Undangannya sudah kami terima, Pak Gubernur. DPRD diminta untuk menyaksikan. Insyaallah kami hadir,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait LKPJ TA 2017 ada beberapa hal yang menjadi penekanan Pansus I DPRD Jabar. Ketua Pansus I Gatot Cahyono juga sangat mengapresiasi capaian-capaian yang diraih Pemprov Jawa Barat. Seluruh indikator ekokomi berjalan baik dan capaian investasi cukup tinggi.
“Namun, dalam implementasinya masih ada persoalan kemiskinan yang secara angka masih cukup besar,” tandas Gatot.
Selain itu, kata Gatot meskipun masukan investasi PMA dan PMDN cukup besar hingga mencapai Rp 400 Triliun. Pansus I menilai ketimpangan tenaga kerja masih cukup besar di daerah atau hampir 8%. Hal lain yang menjadi pertanyaan Pansus I juga terkait penataan aset PON XIX Jabar 2016.
Menanggapi hal itu, Aher menjelaskan bahwa pada 2008 angka kemiskinan Jabar di angka 15% lebih. Namun, capaian angka kemiskinan 7,8% saat ini sangat diapresiasi Pemerintah Pusat. Jauh lebih rendah dibanding provinsi lain.