“Jika fakta hukum secara yuridis formal lengkap, jelas ini bisa diperjuangkan. Yang pasti, secepatnya akan kami dalami dan lakukan kroscek ke lokasi bersama warga,” tandas Rasjid. Di sisi lain, pihaknya juga akan mendalami sistem pola pembayaran lahan milik warga, baik yang sudah terbayar maupun yang belum dibayarkan. “Dan kalau memang ada dana untuk membayar lahan tapi tidak dikeluarkan, maka kami akan tempuh jalur pidana,” tandasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi via whatsapp, Rabu (28/3/2018) Head of Communication PT Cirebon Energi Prasarana (CEP) Yuda Panjaitan mengatakan bahwa seluruh areal PLTU I Kanci sudah memiliki kekuatan hukum berupa sertifikat hak milik (SHM). Bahkan Ia juga menganggap bahwa tuntutan warga yang dikonfirmasikan tersebut adalah isu. “Ohyaa isu dari siapa & apa disertai bukti-bukti kang?,” ucapnya. Redaksi JP pun menjawab bahwa warga memiliki bukti kepemilikan lahan, sambil mempertanyakan sebuah denah lahan yang diwarnai dan tidak diwarnai. (Denah tersebut, menurut versi warga adalah yang sudah dibayar oleh PLTU diwarnai merah dan yang belum diwarnai adalah lahan yang belum dibayar oleh PLTU).
“Saya tidak paham ini peta/denah apa, lokasinya dimana, dan apa makna warna merah itu. Yang pasti, areal yang digunakan PLTU Unit 1 Cirebon Power, sudah sejak lama dibebaskan dan statusnya SHM,” papar Yuda. JP kembali mempertanyakan soal SHM yang dimaksud. “SHM keseluruhan PLTU atau parsial?,” tanya JP. “Betul, keseluruhan,” jawab Yuda singkat.
Baca Juga:Pemerintah Percepat Pembangunan Depo LRT di Tambun SelatanTeknologi Tinggi Pengelolaan Sampah, Aher Opitimistis Bisa Diterapkan di Jabar
Sedangkan ketika ditanya, apakah ada rencana dari PLTU I untuk menemui warga dan beraudiensi dengan mereka, begini jawaban Yuda. “Pintu gerbang kami selalu terbuka kok, apalagi untuk tetangga-tetangga di sekitar kami,” pungkasnya. (jay)
Berikut gambar denah yang ditunjukkan warga terdampak proyek PLTU I Cirebon:
