Menurutnya, selama empat tahun terakhir, warga sudah cukup sabar dan berupaya kooperatif dalam menempuh apa yang menjadi hak mereka. Lanjut Aom, “jika hak warga terus menerus digantung seperti ini dan saya sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum mereka, saya khawatir akan terjadi sikap perlawanan warga secara fisik dan dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif, terlebih di tahun politik 2018 ini,” tutur Aom.
Begini Situasi Demo Proyek Upper Cisokan Di DPRD Jabar
Sementara itu, usai deadlock dalam audiensi di kantor PLN, warga kembali menyuarakan aspirasi mereka di Kantor DPRD Jabar. Roedy mengatakan, sebelumnya mereka sudah mengajukan surat resmi enam bulan lalu untuk minta audensi dengan DPRD Jabar melalui Komisi I. Namun, sampai saat ini belum juga ada jawaban dari Komisi I. “Terus terang kami sangat kecewa, warga jauh-jauh dari kampung untuk menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat (DPRD Jabar-red), namun, ternyata tidak ada satupun anggota dewan yang mengantor, kami hanya ditemui Kasubag Aspirasi DPRD Jabar,” tegasnya.
Kata dia, dengan tidak adanya anggota Dewan yang mau menerima kami, maka perlu dicatat oleh rekan-rekan media, bahwa kompetensi anggota DPRD Jabar saat sudah tidak pantas dianggap sebagai wakil rakyat. Mereka sibuk berkempanye memperjuangkan calon kepala daerah, sehingga tidak ada waktu untuk menerima kami. “Ingat, ini tahun politik! Kalau aspirasi warga tidak ditanggapi, jangan salahkan warga korban Cisokan yang berjumlah sekitar 7.000 warga kalau tidak mau menggunakan hak suaranya dalam ajang Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Kami tidak ingin, rakyat hanya dijadikan boneka politik semata dan digunakan untuk kepentingan politik demi meraih kursi Dewan. Namun setelah duduk dikursi Dewan lupa bahwa mereka ini wakil rakyat, yang punya kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Baca Juga:Aher Dorong Warga Jabar Untuk Lapor SPT Kaitan Retribusi Parkir Tumpang Tindih, Begini Kata Kadishub
Dijelaskannya, warga bukan menolak pembangunan megaproyek Cisokan, tapi menuntut hak warga dalam hal pembebasan lahan dibereskan. “Untuk itu, kami datang ke DPRD Jabar ini hanya minta difasilitasi oleh Wakil Rakyat Jabar. Namun, kami katakan kecewa berat, anggota dewan tidak ada satupun. Soal aspirasi yang ingin warga sampaikan ke dewan Jabar ini, diantaranya ada tindakan kekerasan terhadap warga, penyalahgunaan kewenangan, dan adanya indikasi penggelembungan biaya pergantian lahan.