Selain soal penggabungan, kata Iwa, dalam rapat koordinasi dibahas juga terkait inovasi pengadaan dengan memperbanyak daftar e-katalog khususnya yang bersifat lokal. Yakni kebutuhan rutin yang berulang seperti pengadaan alat kesehatan, jasa cleaning service, dan lainnya.
Dia menuturkan hal tersebut telah diterapkan Provinsi Riau melalui pengadaan alat listrik serta Kota Bandung melalui pengadaan jasa pengamanan.
“Akan kita dorong pengadaan aspal melalui e-katalog sehingga bisa mempercepat proyek perbaikan jalan. Sebab, online shop seperti ini merupakan cara efektif efisien dan cepat,” bebernya.
Baca Juga:Pemkab Bekasi Helat FGD Bareng Unpad Rekonsiliasi Budaya dan Sejarah, Tiga Gubernur Bangun Harmoni
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, di Jakarta mengatakan pengadaan barang dan jasa merupakan titik paling rawan pidana korupsi. “Upaya kami dari memperbaiki sistemnya kemudian mempercepat kelembagaannya, yaitu unit layanan pengadaan,” katanya.
Menurutnya, selama ini ULP kan masih rawan diintervensi. Ke depan, dimungkinkan ada lembaga yang lebih independen untuk pengadaan barang dan jasa.
Lebih lanjut kata dia, pengawasan pengadaan barang dan jasa salah satu hal yang didorong dalam fungsi pengawasan internal pemerintah. Ini adalah kerja sama antara KPK, LKPP, dan pemerintah daerah secara keseluruhan dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan.
“Saya lihat banyak kepala daerah bermasalah terkait dengan tender barag dan jasa, kami bisa memperbaiki. Mudah-mudahan nanti kalau semuanya sudah baik, minimal kami tekan seminimal mungkin korupsi pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.
Sementara itu dalam kesempatan sama, Kepala LKPP Agus Prabowo menyatakan tingkat reformis seorang Kepala Daerah bisa dilihat dari kacamata pengadaan barang dan jasa di daerahnya.
“Indikatornya dua. Satu lembaga unit pengadaan yang mandiri, sejauh mana kita lihat ada intervensi-intervensi atau tidak. Yang kedua, menjalankan e-Katalog ini. Jadi yang namanya janji kampanye, kita lihat bagaimana dia mengeksekusi pengadaan,” katanya.
Pihaknya ingin mengubah paradigma pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya itu bersandar kepada tender menjadi mekanisme pasar untuk mengejar “value for money”. Adapun beberapa “tools” yang sudah dibangun oleh LKPP, yaitu e-Katalog nasional dan e-Katalog lokal untuk masing-masing daerah.