BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), menjamu kedatangan Menteri Sosial RI Idrus Marham, di rumah dinasnya, Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, pada hari Kamis (01/03/2018), dengan Kopi Puntang, Khas Jawa Barat.
Dari perbincangan keduanya, berdasarkan penuturan Gubernur Aher, disebutkan bahwa ada banyak manfaat yang bisa didapat melalui kopi. Diluar segi kesehatannya, juga fungsi konservasinya di kawasan tertentu, kopi juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sehingga kopi, dinilai telah berhasil menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi Jawa Barat memiliki potensi kopi yang luar biasa.
Sebagai contoh, green bean (biji kopi hijau) dari Jawa Barat, harganya dulu hanya Rp20- 30 ribu rupiah per kilogram, namun saat ini, seiring majunya kopi Jawa Barat, harga termurahnya bisa Rp100 ribu rupiah, bahkan dengan kualitas istimewa bisa mencapai Rp400 ribu. Jadi kopi bisa menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan juga.
Baca Juga:Panwaslu Masih Dalami Kasus Dugaan Sekdes Yang Tidak NetralPanwaslu Bekali Pelajar dan Mahasiswa Soal Pengawasan Partisipatif Pilkada
Mensos Idrus Marham pun memuji langkah Aher untuk mengenalkan kopi kepada masyarakat. Selain nikmat, menurutnya, kopi juga ternyata bisa menyejahterakan masyarakat. “Saya katakan pagi hari ini adalah silaturahmi kopi Gedung Sate. Memang ini tidak hanya enak. Tapi sangat enak. Terima kasih Pak Gubernur ini luar biasa,” ungkap Idrus.
Disamping silaturahmi dan ‘ngopi’, pertemuan Idrus dan Aher, adalah untuk membahas berbagai isu strategis terkait permasalahan sosial, sekaligus mensinkronkan sejumlah program Pemerintah Pusat dan daerah. “Saya datang kesini, Menteri ke suatu daerah bersilaturahmi dengan Pemerintah Daerah, karena apa-apa yang dilakukan Pemerintah Pusat hanya bisa sukses apabila bersinergi terpadu dengan Pemerintah Daerah. Jadi saya silaturahmi ke Pak Gubernur,” katanya.
Disamping itu, Mensos pun mengapresiasi Gubernur Aher, atas inisiasinya memberikan fasilitas kepada para pendamping PKH berupa uang muka, atau DP sepeda motor. Adapun fasilitas yang diberikan dinilai berhasil mengakselerasi kerja, sehingga bansos, maupun pendampingan lengsung kepada para peserta PKH bisa diterima secara tepat oleh masyarakat. “Kalau misalkan Gubernur-Gubernur lain bisa mengikuti seperti ini, saya kira ini jaminan yang tidak hanya penyaluran dapat terlaksana, tapi juga jadi akselerasi bantuan bansos terlaksana, sehingga masyarakat merasakan efektifnya bansos itu,” kata Mensos.