Terkait dengan uang jasa pelayanan yang banyak dinikmati kalangan dokter spesialis, lanjut dia, sebenarnya tidak semua dokter spesialis. Karena mereka juga sebenarnya empati pada perjuangan teman-teman karyawan rumah sakit, hanya lantaran etika (senior dan junior) mereka tidak bisa berbuat banyak. “Intinya perjuangan kami juga didukung banyak kalangan. Oleh karena itu kami meminta kepastian agar pembagian uang jasa pelayanan ini menggunakan remunerasi. Selama ini terjadi dualisme sistem pembagian. Tapi ketika di luar ditanya, manajemen bilang, semua pembagiannya dengan sistem remunerasi murni, ini jelas pembohongan publik,” imbuh sumber.
Ia kembali membeberkan fakta yang mencengangkan di RS milik pemerintah itu. Kata dia, dari uang jasa pelayanan yang jumlahnya miliaran rupiah itu, sebanyak 35 hingga 45 persen untuk jasa medis spesialis yang jumlahnya sangat sedikit, sedangkan sisanya, sebanyak 55 persen hingga 65 persen dibagi untuk 1.311 karyawan rumah sakit. Bahkan, kata sumber, dari sisa antara 55-65 persen itu dipotong 12 persen lagi untuk ‘fee for service’. “Kita pegang semua datanya, baik jumlah, besaran, maupun porsi pembagiannya. Tapi pasca polemik ini mencuat keluar, mereka mulai mempersempit kami mendapatkan data tersebut. Tak masalah, kami tetap bisa dapatkan data itu, kami punya caranya,” beber sumber.
Sumber Jabar Publisher lainnya menyebutkan, bahwa karyawan yang melayangkan protes tersebut tidak serta merta langsung mempublishnya ke media, melainkan sudah menempuh cara-cara yang semestinya dilakukan, seperti dialog, mediasi dan upaya bijak lainnya. Namun jajaran top manajemen RSGJ keukeuh tidak mau menanggapinya. “Saya khawatir, jika polemik ini terus berlanjut tanpa ada ketegasan dari manajemen, terkait tuntutan mayoritas karyawan ini akan berakibat pada menurunnya kinerja karyawan dalam bekerja. Bahkan akibat buruk dari situasi ini adalah mogok kerja. Inilah yang harus diantisipasi, karena yang jadi korban adalah pasien. Semoga tidak sampai terjadi-lah, dan masalah ini semoga segera menemukan titik terang,” ucapnya.
Baca Juga:Banjir Setinggi Rumah Di Ciledug – Cirebon, Warga Nunggu Banget Bantuan PemerintahWow! Saat Razia Gepeng Petugas Temukan Pengemis Tajir
Sementara itu, Direktur Utama RSGJ, Dr. Bunadi, ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat SMS dan whatsapp, belum memberikan jawaban apapun hingga berita ini diturunkan. Terakhir kali Ia mengecek pesan WA-nya yakni hari ini, Jumat (23/2/2018) pukul 09:37. Begitu pula saat redaksi mencoba menghubunginya lewat telepon pukul 14:17, yang bersangkutan tidak juga mengangkatnya. (jay/tim)