“Untuk Eselon IV, ada 30 yang belum mendapatkan tempat. Insyaallah akan kita tempatkan pada Eselon IV yang pensiun atau kosong, kita sesuaikan dengan keahlian mereka. Kita cari atau sesuaikan dengan keahlian mereka. Insyaallah, saya kira dalam kurun waktu setahun ke depan atau ditambah dengan 2019 ke depan, semua akan terselesaikan secara bertahap, sehingga normal kembali situasinya, Eselon III dan IV menempati posisinya masing-masing,” jelas Aher.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Sumarwan mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak bisa menempatkan pejabat pada jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Kata Sumarwan, selain ada 30 Pejabat Eselon IV yang belum mendapatkan posisi, ada juga sekitar 15 jabatan Eselon IV yang kosong.
“Jadi, sekarang juga ada yang jabatan kosong, karena ga terisi. Kenapa? Kualifikasinya ga masuk (sesuai dengan kompetensi). Sementara ada yang belum dapat tempat, tapi ga bisa dipaksakan juga dong,” ungkap Sumarwan.
Baca Juga:Satu Lagi, Gerai Sang Pisang Kaesang Ada di BandungSanty Penuhi Undangan Ratusan Jamaah Majlis Ta’lim Al Fajar Pesalakan
Dalam sambutannya, Aher juga meminta kepada para Pejabat Eselon agar bisa menghadirkan kinerja yang baik. Tujuan dari rotasi dan penggabungan lembaga ini adalah untuk efisiensi dan membangun struktur pemerintahan yang ramping, namun memadai dan kaya akan fungsi.
“Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), atau Pejabat Administrator (Eselon III), atau pun Pejabat Pengawas (Eselon IV). Termasuk Pejabat Fungsional, sekali lagi saya minta supaya bekerja dengan baik, bekerja dengan detail. Tentu sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa, kalau kita ingin bekerja hanya semata-mata berdasarkan tupoksi, kita dengan sagat mudak menyelesaikan tupoksi kita,” pinta Aher.
“Tetapi manakala kita ingin menghadirkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, maka tentu segala pekerjaan kita harus dihadirkan dengan nuansa gerakan sosial. Insyaallah dengan gerakan sosial, anggaran terbatas kita akan menghadirkan peran serta masyarakat, sehingga gerakan tersebut menjadi besar,” tambahnya.
Selain itu, sehubungan dengan tahun politik, pada kesempatan ini Aher kembali menekankan kepada para PNS Pemda Provinsi Jawa Barat untuk tetap bersikap netral. Meskipun memiliki hak pilih, Aher berharap hal tersebut hanya bisa digunakan dengan baik hanya pada saat pemungutan suara.