Begini Kata Pemkab Cirebon Dan Jasamarga
Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon, melalui Kepala Seksi Rehabilitasi peningkatan Irigasi, DPUPR, Khariri menyebutkan bahwa ketika banjir terjadi disekitar jalur tol, semua itu menjadi tanggungjawab pihak pengelola tol. Menurutnya, dalam sistem irigasi di Kabupaten Cirebon sudah diterapkan pengendalian di bendungan utama. Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi kelebihan air yang megalir ke irigasi sekunder maupun tersier.
Namun mengenai kondisi saluran kecil yang berada di Desa Japura Bakti, diklaimnya semua itu berada diluar jaringan sistem irigasi pemerintah daerah. Lokasinya yang bersebelahan dengan Jalan Tol Kanci Pejagan, seharusnya menjadi tanggung jawab pihak tol. “Lokasinya kan berada di sebelah jalan tol, mestinya menjadi tanggungjawab pihak tol, bukan di pihak kita selaku dinas,” paparnya ke Rakyat Cirebon, belum lama ini.
Sementara Humas PT Semesta Marga Raya (SMR) selaku operator jalan tol Kanci- Pejagan, Sutono menyebutkan, pasca banjir, pihaknya langsung membenahi saluran dimaksud. Hanya saja, ketika hal itu tidak dilanjutkan, maka air selamanya akan tergenang, mengingat sudah banyak bangunan yang menghalangi laju air. “Kami sudah membenahi saluran yang ada di terowongan tol yang ada di Desa Jepura bakti. Semua itu tidak cukup hanya dari kita saja. Perlu ada tindakan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah,” terang dia.
Baca Juga:Akibat Menaikkan Tarif Air Sepihak, PT Lippo Cikarang Didemo WarganyaDave: Anggaran Begitu Besar Kok Masih Ada Banjir dan Banyak Rumah Roboh
Jadi kata dia, sangat tidak pas, ketika banjir yang terjadi, lalu kemudian menyalahkan sepenuhnya kepada pihak tol, karena saluran air diterowongan tidak lancar. “Sebenarnya, pasca kejadian pun kita langsung meninjau dan langsung membenahi. Hanya saja, ketika tidak dilanjutkan, pada akhirnya akan tersendat juga,” terangnya. Pertanyaannya, siapa yang lebih berani bertanggungjawab, bukan berani lempar tanggungjawab. (jay)