PANGANDARAN – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) didampingi Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari, meresmikan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), di Dusun Bengkekan, Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Senin (22/01/2018).
Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan, Kotaku merupakan program yang sangat strategis. sebab kawasan yang bersih dan tertata, sangat menentukan derajat atau tingkat kesehatan masyarakat.
“Sementara derajat kesehatan masyarakat ini ditentukan sebagian besar oleh lingkungan. Percuma ada pendidikan gratis kalau masyarakatnya tidak sehat, masyarakatnya tidak produktif,” kata Wagub Deddy Mizwar.
Baca Juga:Astaga…! Beberapa PNS Ini Sibuk Mancing Di Jam KerjaGelar Pasar Tiban Ke-15, Anne Avantie Bagi Tips Pada UMKM Jabar
Demiz inginkan, dengan Kotaku, pihaknya ingin mewujudkan Jawa Barat dengan 0% Kekumuhan. Program ini menerapkan gerakan 100-0-100.
Adapun 100% pertama, kota tanpa kumuh bisa mengakses air bersih; Angka 0, yaitu bagaimana mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen. Dan 100% kedua, kotaku mampu menciptakan sanitasi yang baik.
“Kita harapkan bisa mencipatakan masyarakat atau keluargaa yang sehat, sehingga kalau masyarakat sehat, akan tercipta generasi yang baik. Masyarakat bisa melakukam aktifitas apapun, sehingga lebih produktif,” kata Demiz.
Selanjutnya, Demiz menyebut, pemerintah tidak bisa sendiri mengatasi masalah kekumuhan ini.
Untuk itu, Ia mengajak semua pihak, dan berbagai lapisan masyarakat agar bekerjasama dalam mengatasi masalah kawasan kumuh.
“Oleh karena itulah, saya meminta semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu menghilangkan masalah kekumuhan di sekitar kita baik di kota maupun di desa,” ajak Wagub Deddy.
Terlebih di kawasan Pangandaran, Demiz menyebut program kotaku menjadi sangat strategis, dimana Pangandaran menjadi salah satu destinasi wisata di Jawa Barat.
Baca Juga:Motor Vixion VS Truk Fuso, 1 Korban Tewas Di TempatTiga Pihak Sepakat KSO BIJB Untuk 17 Tahun
“Ada tiga poin, yaitu Akses, atraksi, dan amenitas. Nah, kalau amenitas di lingkungan sekitar kumuh, bisa saja wisatawan yang datang tertanggu karena kumuh, wisatawan bisa kapok, jadi ini sangat penting 0% kekumuhan harus tercipta,” tegas Dia.
Untuk mendukung terwujudnya program, di tingkat desa telah terbentuk kelembagaan yang representatif dan mengakar, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Sejak tahun 2007-2017, di Pangandaran telah tebentuk delapan BKM di delapan desa dan satu business development center (BDC).
Saat ini relawan yang terlibat aktif terdiri dari anggota BKM UPK, Sekretariat UPS, UPL, KSM, PITP, Komite BDC, dan pengelola BDC sebanyak 176 orang, terdiri 110 pria, dan 66 perempuan.