Untuk kesiapan fasilitas lain dari BIJB dimana progres penyedia dilakukan oleh multipihak tidak kalah menggembirakan. Sebut saja fasilitas bahan bakar pesawat untuk hydrant pit dari Pertamina sudah siap 100 persen. Selanjutnya pembangunan tower sebagai fasilitas navigasi penerbangan sudah mencapai 82 persen.
“Lainnya fasilitas dari BMKG sudah mencapai 99 persen, penyambung air sudah mencapai 95 persen dan penyambungan listrik mencapai 96 persen,” jelas Virda.
Melihat progres yang sudah on the track Virda meyakini Bandara yang kini sudah memiliki 3-Letter Airport Code ‘KJT’ dari IATA tersebut sudah bisa disoft launching pada quartal I 2018 mendatang.
Baca Juga:Sabtu Besok, Tol Becakayu Resmi BeroperasiBaru Triwulan III 2017, Total Aset bank bjb Sudah Tembus Rp 114,2 Triliun
Virda juga menyampaikan, skema pembiayaan bandara dimana PT BIJB adalah lembaga pertama yang mempergunakan skema pembiayaan infrastruktur dengan penerbitan RDPT atau Reksa Dana Penerbitan Terbatas (RDPT). Melalui skema ini BIJB menargetkan penjualan RDPT Bandara Kertajati maksimal Rp 1 triliun.
Adapun sisanya dari Rp 2,6 triliun yang dibutuhkan, PT BIJB selaku BUMD Pemprov Jabar diberikan suntikan lewat pola penanaman saham diamana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Jasa Sarana dengan total modal yang disetor Rp 808 miliar. PT Jasa Sarana memiliki porsi modal Rp 12 miliar.
Sementara itu Bambang mengapresiasi langkah PT BIJB yang sudah melakukan perencanaan, pendanaan sampai pembangunan dimana saat ini sudah lebih dari 60 persen. Termasuk skema pembiayaan yang tidak bergantung pada pemerintah sepenuhnya lewat dukungan dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
“Kami dari Bappenas ingin lihat salah satu proyek yang bisa menjadi model pengembangan pembiayaan investasi non anggaran. Maka dari sini ada staf khusus menteri yang mengkoordinasikan investasi non anggaran,” ucap Bambang.
“Yang paling penting adalah kita mencoba membuat paradigma baru dalam membuat bandara. Karena terus terang mayoritas bandara di kita adalah masih milik TNI AU. Dan fungsinya dikomersilkan. Yang menglola kalau tidak BUMN, ya Kementerian Perhubunga. Itu pola bandara di Indonesia kebanyakan,” jelasnya menambahkan.
Pemprov Jabar yang menginsiasi membentuk BUMD Jabar lewat PT BIJB kata dia, ini tentu bisa menjadi model baru pengelolaan bandara yang tidak harus ketergantungan lewat pembiayaan uang negara.