Namun, potensi perikanan tangkap yang begitu besar di Jawa Barat, saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap Jawa Barat sebesar 276.303 Ton atau meningkat sekitar 1,95% dari produksi tahun 2015. Akan tetapi itu baru sekitar 13,35% dari potensi perikanan tangkap yang ada di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan.
Hal tersebut disebabkan masih adanya beberapa permasalahan yang dihadapi para nelayan, terutama menyangkut pengelolaan yang masih tradisional, lemahnya akses permodalan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti armada perikanan yang masih didominasi ukuran kecil, bahkan dari 18.231 unit kapal perikanan, sebanyak 16.827 unit atau 92,2% diantaranya berukuran kecil.
Selain itu, dari aspek legalitas masih banyak kapal perikanan yang belum berizin/belum terdaftar. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berupaya meningkatkan pelayanan perizinan dengan membuka gerai-gerai pelayanan perizinan di beberapa tempat strategis. Disamping itu, Pemprov Jabar juga proaktif menjemput bola dengan menempatkan mobil unit pelayanan di sentra-sentra nelayan secara terjadwal, yang diperkuat dengan penerapan sistem perizinan online sehingga para nelayan yang akan mengurus SIUP/SIPI bisa mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dan lebih cepat.
Baca Juga:Ingin Majukan Kab. Cirebon, Petani Tebu Ini Siap Daftar Bacaleg 2019 MendatangFerry Juan Nolak Jadi Bapaknya, Lantas Buah Hati Putri Stagi Anak Siapa?
Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya fungsi pelabuhan perikanan sebagai basis utama kegiatan perikanan tangkap. Dari 84 pelabuhan perikanan di Jawa Barat yang tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN), saat ini baru sekitar 16 lokasi yang telah mampu memenuhi kriteria Tahap I operasional pelabuhan perikanan.
Kondisi tersebut disebabkan belum memadainya kuantitas dan kualitas prasarana, baik fasilitas bangunan laut maupun bangunan darat, serta masih minimnya SDM pengelola yang memenuhi kriteria. Terkait dengan itu, maka dukungan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) dan Minapolitan, sangat dibutuhkan keberlanjutannya.
Sementara terkait dengan asuransi nelayan, dari jumlah nelayan yang tercatat dalam statistik yaitu 100.485 orang, sebanyak 57.915 orang atau 57,63% telah memiliki kartu nelayan. Jumlah polis asuransi yang terbit pada 2016 sebanyak 35.074 polis, sedangkan 2017 ini telah terbit 12.325 polis dari target sebanyak 17.550 polis.
Dalam hal klaim asuransi, di 2016 terdapat 104 klaim yang terdiri dari 76 klaim meninggal alami, 4 klaim meninggal kecelakaan di laut, 10 klaim kecelakaan di laut/darat, dan 14 klaim pengobatan karena sakit. Untuk itu, pada kesempatan ini Wagub Demiz mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama kepada PT Jasindo yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan cepat untuk setiap klaim asuransi nelayan.