“Pemanfaatan sertifikat untuk mendapatkan akses modal di Jawa Barat cukup tinggi. Sampai dengan bulan Agustus 2017 ini Rp 92,1 Triliun pinjaman modal yang telah diberikan dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan,” kata Sofyan.
“Kemudian dengan sertifikat ini juga Pemerintah Daerah mendapat pajak di PHTB yang diperoleh pada tahun 2017 mencapai Rp 1,1 Triliun,” lanjutnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Selain sebagai bukti hak kepemilikan secara hukum, sertifikat bisa mencegah terjadinya sengketa tanah yang marak terjadi saat ini.
Baca Juga:CCAI Serahkan Hewan Kurban Dua Daerah Di Jawa BaratDiduga Lepas Kendali, Dua Mobil Hino Saling Bertabrakan
“Ini adalah tanda bukti hukum kepemilikan hak atas tanah. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) udah tenang. Kalau ada orang yang macem-macem ga bisa lagi,” ujar Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan masyarakat agar menjaga baik-baik sertifikat tersebut dengan cara diplastik dan difotokopi. Selain itu, dia membolehkan masyarakat memanfaatkan sertifikat tanah tersebut sebagai agunan ke bank, namun dengan syarat-syarat tertentu. Misal diagunkan untuk modal usaha atau hal-hal produktif lainnya.
“Banyak yang ingin menjadikan (sertifikat tanah) sebagai agunan. Ga apa-apa. Mau pinjam ke bank dengan ini (sertifikat tanah) ga apa-apa. Tapi ingat, saya titip kalau ingin pinjam uang di bank itu dihitung. Dikalkulasi, bisa ngangsur ngga, bisa mencicil setiap bulan bunganya ngga. Hati-hati jangan sampai sertifikatnya sudah jadi, diagunkan ke bank, ga bisa bayar, sertifikatnya hilang. Hati-hati!” pesan Jokowi.
Dalam kunjungan kerjanya ke Sukabumi kali ini, usai acara penyerahan sertifikat, Presiden Jokowi langsung menuju SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini Jokowi menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada warga Kota dan Kabupaten Sukabumi.
Ada 1.211 siswa menerima KIP pada kesempatan ini. Dengan rincian untuk jenjang SD sebanyak 391 siswa, SMP (207 siswa), SMA (185 siswa), SMK (222 siswa), dan Peserta Kesetaraan Paket A, B, dan C sebanyak 206 siswa. Sementara penerima PKH sebanyak 18 orang kepala keluarga.
“Insya Allah, mana kala lahannya dikuasai dengan sertifikat, kemudian pada saat yang sama masyarakatnya dicerdasakan (KIP dan PKH). Ini menjadi modal untuk kesejahteraan masa depan kita. Kita teringat ada pepatah bangsa-bangsa di dunia yang menyatakan bahwa, sumber kemakmuran kita, sumber kesejahteraan kita adalah, kesatu lahan, dan kedua ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kuasai,” pungkas Aher.