Dia juga mengaku bingung sebenarnya dengan hal tersebut. Apalagi sampai ditegor para mahasiswa yang sempat menyatakan melakukan Sidak tapi tidak membawa surat resminya. “Jadi, jujur saja, saya juga bingung ada apa dengan ini semua. Harusnya yang bersangkutan malu atuh ditegor adik-adik kita yang ada di mes juga ditanya surat tugas. Ini kan jadi seperti kunjungan pribadi,” katanya.
Makanya, dia mengingatkan kembali fungsi DPRD di pengawasan memang berhak melakukan Sidak kemanapun sepanjang pengawasannya adalah kegiatan yang menggunakan APBD yang merupakan uang rakyat Kabupaten Bekasi. “Cuma maksud saya tolong lebih beretika takkala berbicara Sidak, daripada kita malu ketika mengatasnamakan lembaga meskipun Bang TM itu pribadi datang kesanapun dia tetap melekat fungsi dewannya,” sarannya.
Jelas dia, secara etika pimpinan Komisi III dan Pimpinan DPRD juga harusnya mengetahui Sidak tersebut. Semoga kedepannya hal itu tidak terulang kembali. “Apakah akan dipanggil BK yang bersangkutan, secara kelembagaan hal ini akan dibicarakan dulu di ranah Rapat Pimpinan DPRD agar kejadian tersebut tak terulang. Jangan offside lah, kalau mau Sidak ya bilang saja pakai lembaga DPRD dan surat resmi,” pungkasnya. (iar)