Penghargaan bidang perumahan tersebut diserahkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuliono kepada tiga Pemerintah Provinsi, tiga Pemerintah Kabupaten dan tiga Pemerintah Kota. Para Kepala Daerah yang hadir dalam kesempatan itu dinilai telah berhasil dalam penyederhanaan prosedur perizinan perumahan, izin yang sediakala selesai dalam tempo 14 hari kerja kini dapat disingkat menjadi 1-3 hari kerja saja.
Penghargaan untuk kategori provinsi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Untuk kategori kabupaten diserahkan kepada Maros, Bandung dan Malang. Sedangkan untuk kategori pemerintah kota diserahkan kepada Pemkot Jambi, Pontianak dan Manado.
Untuk mengurangi backlog perumahan, Pemerintah mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015. Program ini merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (pengembang), dan masyarakat untuk menyediakan hunian yang layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Baca Juga:Ratusan Siswa Tasik Anggap Full Day School Singkirkan Madrasah DiniyahRois Syuriah NU Desak Pemkab Hapuskan “Bank Emok”
Dari sisi capaian, secara kumulatif, dari 2015 hingga Agustus 2017 telah dibangun sebanyak 2 juta unit rumah di tanah air, dengan alokasi APBN dan subsidi sebesar Rp. 37,5 Triliun.
Usai acara pembukaan, Presiden Joko Widodo dan Menteri Basuki menyaksikan akad kredit 1.393 debitur BTN senilai Rp 167,6 miliar dengan rincian 363 debitur dengan nilai Rp 44 miliar melakukan akad kredit di JCC Jakarta, sementara 1.030 debitur lainnya senilai Rp 123 miliar dilakukan di kota lainnya.
Pameran ini digelar dalam rangka Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2017 yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus dengan tema Rumah Layak Huni Menuju Masyarakat Sejahtera. “Pameran diikuti oleh 201 booth dengan rincian 117 non-MBR dan 84 MBR termasuk booth Kementerian PUPR turut berpartisipasi dalam pemeran tersebut. Jumlah transaksi yang diharapkan dalam pameran ini sebesar Rp 5 triliun atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 4,5 triliun,” jelas Menteri Basuki. (adv/jp)