WAKIL Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Kementerian Agama masih berutang membayar gaji guru agama. Hal tersebut dikatakan Hidayat ketika menanggapi wacana pemerintah yang menginginkan dana haji atau dana abadi umat diinvestasikan dalam bentuk infrastruktur.
“
Kementerian Agama saja masih utang gaji guru agama, masih dari Rp 1 triliun itu,” ujar dia di Jakarta, Kamis (27/7). Hidayat menegaskan penolakannya terhadap wacana pemerintah tersebut. Kondisi pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur, kata dia, merupakan hal yang amat sangat abstrak dan tidak transparan. Terlebih lagi, jamaah haji yang memiliki dana tersebut tidak pernah ditanya apakah mereka setuju apabila dananya dipergunakan untuk kepentingan infrastruktur.
“Tidak transparan berapa yang akan didapat keuntungan oleh jamaah haji dan apakah nanti keuntungan itu akan masuk ke jamaah haji, kan nggak jelas semuanya,” ujarnya. Kebijakan tersebut, kata Hidayat, akan berindikasi dan menimbulkan masalah-masalah yang tidak menguntungkan jamaah haji. Dia berharap semestinya pemerintah bisa memisahkan mana yang memang merupakan dana milik umat. “Kenapa tidak digunakan untuk kesejahteraan guru-guru agama, guru-guru ngaji lebih sesuai dengan prinsip dana abadi umat ketimbang infrastruktur yang tidak jelas bagaimana akadnya,” ujarnya.
Baca Juga:Bos CSI Dituntut 10 Tahun PenjaraMega Proyek Meikarta Belum Kantongi Izin, GMBI Geruduk Pemkab dan Kantor Lippo Cikarang
Sementara itu, apa yang dikatakan Wakil Ketua MPR RI cenderung sinkron dengan kondisi di Kab Cirebon. Dimana dana tunjangan profesi guru (TPG) atau yang sering disebut dana sertifikasi khususnya guru honorer tengah menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Para guru agama mengeluh dana sertifikasi mereka sejak Oktober 2015 hingga Juli 2017 belum juga cair alias masih diutang oleh pemerintah.
“Janji-janji terus, katanya sabar aja, nanti juga cair. Tapi ditunggu sampai hampir 2 tahun belum turun juga. Terus terang kami mengharapkan dana tersebut bisa segera dicairkan. Karena mengandalkan honor saja, sangat jauh dari cukup,” ujar seorang Guru RA yang namanya enggan dipublikasikan.
Kejanggalan semakin terasa saat mereka mendengar kabar bahwa di daerah lainnya, dana TPG untuk para guru agama sudah cair. “Katanya di Majalengka, Indramayu dan Subang sudah cair, kenapa di Cirebon belum,” keluh sumber tadi.