Dari sisi pendanaan, BIJB menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang melibatkan pemerintah daerah. Berbeda dengan bandara lainnya yang dibangun oleh pemerintah pusat dan AP II/ AP I.
“Ini adalah proyek yang unik karena satu-satunya Bandara yang menghadirkan keterlibatan Pemprov Jabar secara signifikan ya, di tempat lain kan murni pusat dan AP, kalau disini kan ada unsur pusatnya ada AP2 dan ada BUMD nya, itu yang istimewa,” ucap Aher.
Pemprov Jabar melalui BUMD nya yaitu PT BIJB yang membangun sisi darat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 2,16 Triliun. Dimana 70 persen dari dana tersebut ditangani oleh Pemprov Jabar dan 30 persennya dari pinjaman. Saat ini biaya tersebut baru terpebuhi sekitar Rp 700 Milyar atau masih kurang sekitar Rp 1,4 Triliun. Namun Aher menjamin kebutuhan dana tersebut akan terpenuhi dalam waktu dekat.
Baca Juga:Hadi : Foto Indira Soediro & Menteri Jonan Biasa Saja Tidak SpesialIndri : BK Turun Tangan Dong, Selsaikan Konflik Toto vs Ajam
Seperti diketahui beberapa waktu lalu PT BIJB telah menerima suntikan modal sebesar Rp 906 Milyar dari konsorsium Bank Syariah Daerah yang tergabung dalam Sindikasi Perbankan Syariah. Diantaranya Bank Jateng Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Sulbar Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Kalsel Syariah dan Bank BJB Syariah. Tak hanya itu, disaat yang sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan PT Taspen (Persero) dan beberapa perusahaan asuransi sudah berniat membeli Reksadana Penempatan Terbatas (RDPT) PT BIJB.
“Bahkan Bank konvensional juga sudah ingin masuk untuk menginvestasikan dananya di Bandara ini, jadi dari sisi pendanaan kan sudah relatif aman. Makanya segeralah tandatangani KSO agar semua pihak merasa nyaman,” tutur Aher. (hms/rls)