“Kita harus kemas proyek ini supaya diminati oleh swasta termasuk meningkatkan kelayakannya. Salah satu upaya meningkatkan kelayakan itu adalah kita dengan mengajukan viability gap fund. Supaya pemerintah daerah ini terjangkau untuk membayar tipping fee-nya tanpa kemudian kita mengurangi kualitas, tanpa mengurangi atau menekan biaya yang seharusnya tidak perlu,” papar Diah.
“Karena kalau kita menekan biaya terlalu rendah kualitas akan jadi tidak baik. Oleh karena itu, tadi kesepakaatan dengan Pak Gubernur kita akan mengajukan viability gap fund,” lanjutnya.
Sementara disinggung tentang teknologi yang akan diterapkan di TPPAS Legok Nangka, Diah mengatakan berupa teknologi pengolahan sampah menjadi Termal. Namun, teknologi ini tetap memenuhi standar ambang batas emisi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Baca Juga:BRIOnesia ‘SuKa PuCing’ Rayakan Hari Jadi Yang PertamaPolisi Tangkap Pengedar Sabu Di Cikarang Utara
“Karena ini (teknologi) akan kita kompetisikan. Jadi, ada beberapa hal yang mungkin kita ga bisa kasih (informasi). Yang pasti kita menggunakan teknologi yang mampu mengolah sampah jadi sistem termal secara signifikan. Tapi tetap memenuhi standar atau ambang batas emisi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” pungkas Diah. (hms/rls)