Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmastro menjelaskan, tahun 2019 mendatang setiap pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kapabilitas APIP pada level 3. Secara Nasional saat ini baru 362 pemerintah daerah atau 66,79 persen yang telah meraih opini WTP.
“Untuk wilayah Jabar pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP sudah sebanyak 25 dari 27 pemerintah daerah atau 89 persen,” katanya.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Gatot menuturkan, perlu mengingatkan kembali terkait dengan ketepatan waktu penetapan APBD. Ketepatan ini akan memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara nasional dari 542 pemerintah daerah masih terdapat 99 pemerintah daerah yang penetapan APBD nya tidak tepat waktu.
Baca Juga:1252 Peserta Ikuti Musabaqoh Qiraatil Kutub Tingkat JabarResmikan Pameran Foto Story Jabar, Aher Harapkan Positive Impact
“Di Jabar sendiri untuk penetapan APBD tahun anggaran 2017 sudah 21 pemerintah daerah yang penetapan APBD nya tepat waktu. Kami berharap capaian ini dapat dijaga di tahun-tahun mendatang,” tuturnya. (adv/jp)