“Untuk Jaminan Kesehatan, kami akan mengusulkan dan mendaftarkan rekan-rekan agar mereka menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) KIS APBD dan menurut kami tidak melanggar aturan karena jika melihat penghasilan yang mereka terima jauh dari UMK sehingga mereka patut mendapatkan hak kesehatan yang diamanatkan undang-undang,” pungkas Nyurmano. (fjr)
Organisasi Tenaga Honorer Kabupaten Bekasi, Ngadu ke DPRD
