Selain memberikan beasiswa S-2 dan S-1/D-IV, STAR juga berupaya melakukan transfer of knowlegde kepada aparatur Pemerintah Daerah melalui pengembangan Pusat Unggulan (Center of Excellence) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi terdepan di Indonesia.
Untuk itu, pada kesempatan ini, selain dengan 9 (sembilan) Gubernur, ditandatangani pula MoU CoE antara Deputi Kepala BPKP RI Bidang PIP Polhukam dan PMK Binsar H Simanjuntak (penanggung jawab STAR BPKP) dengan Rektor dari 8 (delapan) Perguruan Tinggi Indonesia, yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin), serta 14 kabupaten/kota (Bupati Kabupaten Sleman, Kabupaten Bandung, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Anambas, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, dan Wakilota Pare-Pare).
Menurut Kepala BPKP Ardan Adiperdana, upaya pembangunan tidak terlepas dari birokrasi dan tata kelola yang berkualitas. Birokrasi yang menjadi komponen dan unsur penggerak pembangunan harus memiliki kualitas yang tinggi, efisien, efektif, bersih, dan akuntabel. Demikian juga untuk tata kelola pembangunan yang harus memiliki ruang memadai untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional secara bertanggung jawab bagi semua pemangku kepentingan.
Baca Juga:Acep Tantang DPRD Gunakan Hak InterpelasiDisoal! Kalinga Daftar Cabup Cirebon Pakai Kendaraan Gerindra
“Untuk itu, fondasi awal yang harus dilakukan adalah penguatan sumber daya dan proses bisnis pemerintahan. Kebutuhan inilah yang dijembatani oleh usaha melalui program State Accountability Revitalization yang didukung oleh ADB,” ucap Ardan dalam sambutannya.
Lebih lanjut Ardan menjelaskan, STAR sangat mendukung prioritas reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat akuntabilitas. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, peguatan sistem, dan pembelajaran pelatihan, serta penguatan kelembagaan melalui perbaikan sistem terkait akuntabilitas dan pengawasan.
Penandatanganan MoU ini juga disaksikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo dan Sekjen Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Ainun Naim sebagai bentuk dukungan terwujudnya pengembangan CoE.
Kementerian Dalam Negeri mendukung serta menyambut baik kerjasama ini dalam kerangka atau aspek penguatan akuntabilitas pemerintah. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah Pusat ingin perencanaan program strategis nasional bisa berjalan baik hingga tingkat pemerintahan desa. Hal tersebut bisa terwujud apabila ada pola tegak lurus dan sinergitas antar-semua level pemerintahan, termasuk peran perguruan tinggi bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat.