KARAWANG – Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akan menerapkan perpanjangan jam sekolah dasar dan menengah atau yang biasa disebut sebagai Full Day School (FDS), Nahdatul Ulama (NU) se-Indonesia sudah bersepakat menolak dengan tegas rencana kebijakan tersebut.
Saat ditanya soal rencana kebijakan FDS ini, Ketua PCNU Karawang, KH. Ahmad Ruhyat Hasby mengatakan, jika Mendikbud tetap memaksakan rencana kebijakan FDS ini, maka sama halnya sengaja membunuh eksistensi DTA.
Terlebih ditegaskan Kang Uyan (sapaan akrab), rencana kebijakan sekolah 5 hari ini bukan untuk meminimalisir kenakalan pelajar. Melainkan sebaliknya, akan memberikan waktu dan ruang yang lebih besar bagi potensi kenakalan pelajar.
Baca Juga:Pemesanan Tiket KA Tambahan Secara Online Tidak Bisa Diakses, Itu HoaxHati-hati! Akte Lahir & Surat Penting Mudah Dipalsukan
“Sekolah libur satu hari saja kenakalan pelajar semakin menjadi-jadi, apalagi kalau libur sekolahnya dua hari. Sehingga dengan ini tidak ada alasan apapun yang dapat mengamini rencana kebijakan FDS dari Mendikbud ini,” tutur Kang Uyan, Rabu (14/6).
Dikatakan Kang Uyan, beberapa guru ngaji dan guru madrasah di Karawang memang sudah meminta pendapat terhadapnya mengenai isu rencana kebijakan FDS ini. Bahkan menurut Kang Uyan, bukan hanya saja guru sekolah pendidikan agama, melainkan guru SD dan SMP yang mengaku merasa keberatan dengan rencana kebijakan FDS.
“Para guru SD dan SMP di Karawang justru memandang jika mereka merasa terbantu dengan sekolah DTA di dalam membentuk dan membina akhlaq dan karakter siswa. Karena sekolah formal tidak akan bisa sepenuhnya mengurusi pendidikan agama,” katanya.
Jika saja rencana kebijakan FDS ini merupakan langkah untuk meminimalisir kenakalan pelajar di Ibu kota, sambung Kang Uyan, belum tentu rencana kebijakan tersebut akan cocok atau selaras dengan kultur pendidikan di daerah. Karena ditegaskan Kang Uyan, setiap metode pendidikan satu daerah tentu akan berbeda dengan daerah lainnya.
“Kalau kebijakan FDS misalnya dianggap cocok diterapkan di ibu kota, belum tentu kebijakannya akan cocok untuk daerah. Karena metode pendidikan itu tidak akan terlepas dari kultur maupun adat kebiasaan di daerah yang berbeda-beda,” paparnya.
Sehingga melalui surat pernyataan sikap bernomor 154/SU/PP/LPM-NU/VIII/2016 lembaga PBNU, masih dikatakan Kang Uyan, jauh-jauh hari NU sudah mengeluarkan pernyataan sikap yang tegas untuk menolak rencana kebijakan FDS dari Mendikbud tersebut.