JABAR – Gema Keadilan Jawa Barat menyikapi santai isu penolakan perempuan dalam kepemimpinan Jabar yang disuarakan oleh pihak yang menamakan dirinya AMPJ (Aliansi Masyarakat Peduli Jabar). Ketua Gema Keadilan Jabar, Didi Sukardi, berkata, “Masyarakat Jabar sudah cerdas, tidak resisten dengan isu gender, buktinya di Jabar ada sekitar 6 kota dan kabupaten yang dipimpin perempuan dan mereka dipilih langsung oleh masyarakat”.
Gema Keadilan Jabar ketika rapimwil bulan Maret 2017 merekomendasikan dua nama sebagai calon gubernur/wakil gubernur Jabar kepada PKS. Salah satunya adalah DR. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si. yang namanya termasuk dalam dua nama yang direkomendasikan DPW PKS Jabar ke DPTP PKS. “Kami merekomendasikan Bu Netty karena yakin dengan integritas dan kapabilitas kepemimpinannya. Bahkan apresiasi atas kiprahnya dalam berbagai bidang datang dari berbagi pihak, di antaranya ia dinobatkan sebagai Local Hero anti Human Trafficking, Bunda Literasi Jabar, Bunda PAUD Jabar, dan lain sebagainya.”, kata Didi Sukardi.
Terkait dengan alasan keagamaan yang disampaikan AMPJ, Didi Sukardi menyatakan, “Kita menghormati perbedaan pendapat. Hanya yang kita ketahui pendapat ulama terkait kepemimpinan perempuan ada tiga: pertama, pendapat konservatif yang mengharamkan secara mutlak dalam level apapun. Kedua, pendapat moderat yang membolehkan wanita memimpin dalam skala dan scope tertentu, tidak melarang secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak. Ini pendapat Imam Hanafi, Ibnu Hazm serta ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al Qardhawi. Ketiga, pendapat liberal yang membolehkan secara mutlak dalam hal apapun.”
Baca Juga:Pemerintah Belum Berhasil Desain Lahan PertanianWakil Bupati Cirebon Resmi Dicopot
“Kepemimpinan perempuan dalam wilayah public bukan hal baru dalam praktik politik PKS selama ini yang mengambil pemahaman moderat. Sejak awal PKS tidak tabu mencalonkan perempuan sebagai caleg, bahkan banyak di antaranya yang terpilih menjadi anggota legislatif dari PKS. Bahkan DPP PKS secara resmi mengusulkan Bu Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri Hamzah di posisi Wakil Ketua DPR RI yang jika itu terealisasi bisa menjadi perempuan pertama yang menjadi pimpinan DPR karena integritas dan kapabilitasnya. Demikian pula dalam pilkada di beberapa tempat PKS pernah mengusung atau mendukung perempuan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah seperti yang pernah terjadi di Pilgub Banten (Marissa Haque), Pilwalkot Tangsel (Airin), Pilwalkot Cimahi (Dyah Nurwitasari), dan di tempat-tempat lain”, ungkap Didi Sukardi.