Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKP Jabar Deni Suardini menuturkan, semakin besarnya dana desa harus ditunjang oleh kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel. Disitulah peran BPKP sangat dibutuhkan untuk memperkuat kualitas pengelolaan dana tersebut.
“Selama ini peran BPKP selalu memberikan upaya membangun sistem pengendalian intern pemerintahan desa yang kuat sehingga semua potensi-potensi yang bisa menimbulkan permasalahan hukum bisa dideteksi secara dini,” katanya.
Deni menambahkan, BPKP lebih banyak berorientasi untuk mencegah daripada mengobati. “Kalau sudah menjadi masalah hukum kan itu menjadi mubazir lebih baik kita mendukung secara preventif dari mulai perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaannya, tata usahanya, pelaporannya dan pertanggung jawabannya akan kita kawal,” jelasnya.
Baca Juga:Sajikan 1001 Menu Berbuka Puasa Di HS Premiere Kota Harapan IndahPesan Berantai “Madrasah Ramadhan : BANGUN lebih awal, SADAR lebih awal” Bukan Tulisan Aher
Untuk mengawalnya BPKP Jabar bekerjasama dengan Kemendagri dan KPK telah membuat aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa atau Siskudes. (hms/rls)