JAKARTA – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan menolak tegas rencana pemerintah membubarkan mereka dan menyebut langkah tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Hal ini disampaikan juru bicara HTI, Ismail Yusanto, menanggapi Menko Polhukam, Wiranto, yang mengumumkan pembubaran HTI di Jakarta, hari Senin (08/05).
“Kami menolak keras rencana pembubaran HTI. Langkah itu tak memiliki dasar sama sekali. Sebagai organisasi yang sudah berbadan hukum, HTI memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah, yang sesungguhnya sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan di Indonesia,” kata Ismail, Selasa (09/05) dini hari.
Ismail menambahkan pihaknya menolak tiga dasar yang dipakai pemerintah untuk membubarkan HTI. Wiranto menyebut tiga hal tersebut adalah HTI ‘tidak berperan positif dalam pembangunan bangsa, terindikasi kuat tidak sesuai Pancasila-UUD 1945, dan secara nyata menimbulkan benturan di masyarakat’.
Baca Juga:Kapolsek Babakan AKP Edi Baryana Pindah Tugas Ke Polsek GebangSister Province berpeluang Dongkrak Investasi Asing di Jabar
Ismail meminta pemerintah menunjukkan bukti-bukti dari pernyataan tersebut. “Apa yang dilakukan HTI adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan isi ajaran Islam, dalam UU tentang ormas disebutkan bahwa ajaran Islam bukan termasuk paham yang tak sesuai dengan Pancasila,” katanya.
Soal kontribusi dalam pembangunan, Ismail mengatakan HTI antara lain melakukan pembinaan sumber daya manusia yang diperlukan ketika Indonesia masih menghadapi masalah seperti korupsi. Di luar itu, HTI aktif mengkritisi berbagai peraturan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia.
“Kami juga dikatakan memicu benturan. Benturan yang mana? Kami melakukan dakwah secara damai di Indonesia,” ujr Ismail.
‘Lebih nasionalis dari partai nasionalis’
Pembubaran HTI diumumkan pemerintah setelah sejumlah pihak menyebut ideologi HTI tidak sesuai dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena HTI mendorong pembentukan kekhalifahan.
Ismail Yusanto mengatakan bahwa kekhalifahan adalah bagian dari ajaran Islam. “HTI dalam dakwahnya menyampaikan banyak hal, dari mulai ibadah, akidah, sosial kemasyarakat, hingga politik yang termasuk di dalamnya adalah masalah khilafah,” katanya.
“Yang kedua, soal perubahan. Perubahan adalah konsekuensi dakwah baik di tataran pribadi maupun masyarakat, jadi bagaimana nanti soal khilafah, itu masuk ke domain perubahan tersebut,” imbuhnya.
Ismail menyatakan bahwa komitmen HTI terhadap NKRI tak perlu dipertanyakan. “Kami ini cinta kepada negara ini, kami tak ingin negara ini terjerembab ke dalam neoliberalisme dan neoimperalisme. Kami ini lebih nasionalis dibandingkan partai nasionalis,” kata Ismail.