KAB. BOGOR – Untuk memberantas pungli angkutan pertambangan di Kabupaten Bogor, seperti di Rumpin dan Gunung Sindur, Saber Pungli Provinsi Jawa Barat akan bekerjasama dengan Saber Pungli Pusat. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) saat melakukan kunjungan ke Yayasan Pendidikan Islam Az-Zabidiyah (YAPIA), Jl. Raya Maloko, Kampung Banjar Pinang RT 001/007, Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Senin (24/4/17).Dalam silaturahim ini, Demiz mendengarkan keluh kesah masyarakat tentang kondisi infrastruktur jalan yang rusak berat, serta kondisi alam yang mulai rusak. Hal ini terjadi akibat eksploitasi alam, seperti karena pertambangan pasir dan batu untuk kepentingan pembangunan di tempat lain, salah satunya untuk reklamasi Pantai Utara Jakarta. Akibatnya jalan beton yang belum lama dibangun rusak parah oleh truk-truk bermuatan hasil tambang yang melebihi tonase.
“Bahwa 80 persen penambangan di Bogor ini untuk suplai reklamasi Jakarta,” ujar Demiz dalam sambutannya.
Wagub Demiz menjelaskan, dirinya mengaku tahu mengenai kondisi hal tersebut dan telah melaporkannya langsung kepada Presiden. Demiz mengatakan pungli angkutan pertambangan di Rumpin mencapai ratusan juta rupiah dalam sehari. Dalam sidak yang pernah Demiz lakukan terungkap bahwa setiap truk yang melintas dipungut Rp 80 ribu, sementara jumlah truk yang melintas mencapai 3.000-an per hari, sehingga apabila dijumlahkan pungli tadi mencapai Rp 240 juta per hari.
Baca Juga:Jumlah Kerusakan Rumah Gempa Tasik Terus BertambahBegini Dahsyatnya Dampak Gempa Tasik Kemarin Malam
“Saya sudah melaporkan ini ke Presiden langsung. Saya katakan ke Presiden jangan sampai membangun sebuah peradaban di atas kemaksiatan. Presiden terdiam saja ketika saya mengatakan itu. Makanya reklamasi tadi dimoratorium, tapi meskipun dimoratorium tetap saja berlangsung sampai saat ini kan,” ujar Demiz di hadapan ratusan warga.
“Saya juga pernah mengajak Pak Ahok dan Pak Djarot untuk sidak ke sini (Rumpin) tapi beliaunya ga bisa,” tambahnya.
Untuk itu, Demiz mengaku pihaknya akan berupaya memberantas pungli tersebut. Pemprov Jawa Barat melalui Saber Pungli akan kerjasama dengan Saber Pungli Pemerintah Pusat. Sementara terkait permasalahan jalan, Demiz mengatakan bahwa infrastruktur jalan di Rumpin merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, pihaknya tidak berani melakukan pembangunan perbaikan jalan tersebut karena akan menyalahi aturan. Namun, ke depan Demiz berharap jalan-jalan yang dilalui angkutan tambang tersebut bisa dialihkelolakan agar bisa ada dalam kewenangan Pemerintah Pusat atau ada permintaan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi dalam bentuk proposal untuk memperbaiki jalan tersebut.