BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada warga masyarakat Kota Bandung di Lapangan Taman Pendawa, Jl. Pendawa Kota Bandung, Rabu (12/4/17).
Dalam laporannya, Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek mengatakan bahwa pada kesempatan ini dibagikan sebanyak 157 KIS, 250 KIP, Kejar Paket A, B, dan C untuk 440 orang terdiri dari 100 paket SMK, 239 PKH masing-masing akan menerima Rp 1.890.000 per tahun, serta PMT untuk anak-anak balita sebanyak 100 orang, 100 ibu hamil, dan anak-anak sekolah 100 orang.
Lebih lanjut, Menkes Nila pun mengungkapkan bahwa angka gizi kurang di Provinsi Jawa Barat baik untuk anak pendek dan balita kurus ada di bawah angka rata-rata nasional. Namun, Nila juga mengingatkan bahwa angka tersebut masih ada di atas angka yang diminta oleh WHO, sementara ada juga beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat yang sudah ada di bawah angka rata-rata WHO.
Baca Juga:Rehab 32 Ribu Pecandu, Kemensos Minta Pemda “Support” Lewat APBDBandar dan Pengedar Ganja Dibekuk Polisi
“Untuk keadaan gizi di daerah Provinsi Jawa Barat, semuanya untuk gizi kurang, untuk anak pendek dan balita kurus, semua di bawah angka nasional. Jadi baik sekali angka di Provinsi Jawa Barat ini,” ungkap Nila dalam laporannya di hadapan Presiden Jokowi dan Gubernur Ahmad Heryawan disambut tepuk tangan masyarakat.
Pembagian KIP dan KIS, PKH dan PMT ini bertujuan untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Presiden Jokowi mengatakan dia ingin anak-anak Indonesia bisa bersaing dan tidak kalah berkompetisi dengan anak-anak negara lainnya, sehingga saat ini Pemerintah fokus terhadap pembenahan kualitas generasi mulai dari ibu hamil (anak masih dalam kandungan).
Jokowi juga menekankan mengenai penerapan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Bagi masyarakat yang memiliki KIS, mereka berhak atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Untuk itu, Jokowi minta bagi masyarakat yang memiliki KIS namun tidak mendapat layanan atau pelayanan kesehatan tidak baik di Puskesmas atau RS agar melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah.