BEKASI – Komnas HAM RI lakukan kunjungan sekaligus pemantauan jelang Pemilukada Kabupaten Bekasi, yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 besok kepada warga binaan, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Cikarang-Bekasi (Lapas Cipayung), Selasa (14/02).
Petugas Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM, Nurjaman mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan terkait pemenuhan hak politik konstitusi warga untuk proses Pilkada.
“Sebenarnya bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga ada di beberapa wilayah lain, seperti Aceh, Papua Barat terkait Pilkada serentak besok, dan kita kebagian di sini. Ini salah satu fokus pemantauan kita untuk kelompok rentan, salah satunya adalah warga binaan. Tadi kita sudah koordinasi dengan Kalapas terkait besok, termasuk warga binaan ini untuk diberikan fasilitas melakukan pemungutan suara di Pilkada Kabupaten Bekasi,” ujar Nurjaman di Kantor Lapas Kelas III Cikarang-Bekasi, Jalan Cilampayan Pasir Tanjung, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
Baca Juga:Demiz: Pelajar Harus Punya Paradigma WirausahaPolres Metro Bekasi Gelar Apel Pergeseran Pasukan PAM TPS
Selain itu, ia mengatakan, sudah mendapatkan informasi dari pihak lapas untuk Pilkada besok akan disiapkan tempatnya, dikarenakan saat ini masih banyak pengunjung. “Besok akan disiapkan tempatnya, dan ada 395 warga binaan yang akan memilih besok, hanya 109 warga binaan yang sudah diverifikasi oleh KPUD, dan juga Disdukcapil Kabupaten Bekasi tidak bisa memilih karena informasinya, mereka (warga binaan-red) tidak terdata di Disdukcapil Kabupaten Bekasi,” katanya.
Nurjaman menjelaskan, dari 109 warga binaan, ternyata memiliki masalah tersendiri. “Kami juga tadi wawancara singkat dengan para warga binaan terkait 109 orang napi ini, yang pertama ada warga binaan yang merupakan warga Kota Bekasi, yang kedua masih menggunakan KTP lama, dan yang ketiga, ada yang sudah memiliki e-KTP tapi masih di kepolisian,” katanya.
Semua berharap, lanjut Nurjaman, sebagai penyelenggara, KPUD kemudian koordinasi dengan Disdukcapil bagaimana bisa memfasilitasi mereka (warga binaan-red) atas hak pilihnya tanpa harus melanggar undang-undang.
“Itu sih secara umum gambarannya, tapi semuanya berjalan lancar dan mudah-mudahan besok juga dapat terlaksana dengan lancar, serta dalam proses pengamananya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dan ada petugas dari KPPS, ditambah petugas dari lapas untuk bekerja sama antara kelurahan dan pihak lapas,” tutup Nurjaman.