RDP ini digelar sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan RUU Penyelenggaran Haji dan Umroh. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak, pihaknya perlu mendengarkan masukan dari pemerintah daerah terkait perannya dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain Pemprov Jawa Barat, Pemerintah Daerah yang diundang pada RDP ini, yaitu Pemprov Sulawesi Selatan, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemprov Bengkulu.
“Rapat ini sebagai masukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan kepada jamaah Haji dan Umroh, dalam rangka menyusun Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh,” ucap Deding. (hms/rls)