Menurut Aat, ketidaktegasan penegakan aturan berimbas pada makin semrawutnya penyelenggaraan reklame di Bandung. Ini yang memicu munculnya belasan ribu reklame ilegal sehingga membuat persaingan usaha reklame sakit. “Usul saya, pemerintah tegas saja. Kalau mau membatasi (reklame rokok), ya batasi. Kalau mau melarang total, ya larang. Jangan setengah-setengah seperti sekarang,” tuturnya.
Aturan ukuran maksimal reklame rokok 2×3 meter tidak datang tiba-tiba. Lobi dan debatnya panjang. Aturan ini disebut-sebut sebagai kompromi setelah keinginan Pemkot Bandung, terutama Wali Kota Ridwan Kamil, melarang total reklame rokok, rontok. (*)
Sumber: pikiran rakyat