Acara sosialisasi Amensti Pajak ini digelar oleh empat KPP di Kota Bekasi, yakni KPP Bekasi Utara, KPP Bekasi Selatan, KPP Bekasi Barat, dan KPP Pondok Gede dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi mengenai Amnesti Pajak. Hadir dalam sosialisasi ini sekitar 800 orang WP orang pribadi/badan usaha, perwakilan asosiasi, serta para undangan kehormatan, dan para stakeholder di Kota Bekasi.
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III, Mahdaniar yang hadir pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa target penerimaan pajak dari program ini secara nasional mencapai Rp 165 Triliun. Namun, sejak program ini digulirkan Juli 2016 lalu penerimaan yang telah dicapai baru Rp 1 Triliun.
“Mudah-mudahan ini (Amnesti Pajak) lebih menggugah, kalau di acara sosialisasi pesertanya banyak – jadi tidak hanya ikut sosialisi tetapi juga bisa memanfaatkan fasilitas ini,” ujar Mahdaniar.
Baca Juga:Jari TKI Digencet Kaki Kursi Lalu Kursinya Diduduki Majikan, Ngilu!!!Viral Grup, Apa Salah Mukidi?
Mahdaniar juga menuturkan bahwa untuk memaksialkan program ini, KPP yang ada di seluruh Kanwil DJP III membuka pelayanan di hari Sabtu (pukul 08.00 – 14.00) dan Minggu (pukul 08.00 – 12.00). Kanwil DJP Jawa Barat III sendiri meliputi KPP di seluruh Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok.
Penerimaan pajak yang telah diperoleh Kanwil DJP Jawa Barat III dari Amnesti Pajak ini baru mencapai Rp 28,8 Milyar dengan jumlah 298 SPH atau WP. Sementara potensi pajak yang akan diterima negara dari program Amnesti Pajak ini mencapai Rp 4,000 Triliun, termasuk potensi pajak dari WNI yang ada di luar negeri.
Sanksi pun akan diterima para WP jika tidak melaporkan harta kekayaan yang dimiliki melalui Amnesti Pajak ini. Sanksi tersebut yaitu dalam waktu beberapa tahun mendatang setelah Amnesti Pajak ini – jika harta yang tidak dilaporkan diketahui oleh aparat pajak, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar pajak penghasilan normal.
“Jadi seandaianya ada harta Rp 1 Milyar yang belum dilaporkan, belum ada di SPT tahunan sebelumnya, kemudian nanti – belakangan diketahui oleh aparat pajak. Maka atas harta Rp 1 Milyar itu bisa kena sanksinya – apabila sudah kena tarif tertinggi 30 persen sudah kena Rp 300 juta, kemudian kena sanksi kenaikan 200 persen lagi jadi sisa nilai hartanya tinggal berapa? Jadi beratnya disitu. Ini tidak mengancam ya, tapi cuman menyampaikan,” kata Mahdaniar. (adv/jay)