Di samping itu, Kabupaten Bekasi bisa mencontoh Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun lalu, kata Nyumarno, Kalimantan Tengah meraih penghargaan PANGRITA, perencanaan terbaik se-Indonesia mengalahkan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, karena di sana menerapkan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan dimana Kepala Daerah bisa memantau penyerapan anggaran secara periodik dan riil time, serta bisa memberikan punishment dan sanksi tegas kepada SKPD yang lemah perencanaan dan realisasi anggarannya.
“Jangan takut-takut menyerap dan merealisasikan anggaran, karena SKPD bisa konsultasi ke Inspektorat. Bahkan, ke kejaksaan dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Terapkan warning system terpadu monitoring dan evaluasi perencanaan, maka Silpa tidak akan lagi menggunung, realisasi anggaran terpantau, uang daerah tidak terlalu besar mengendap di Bank, yakni sebesar Rp1,5 triliun seperti sekarangbini,” pungkas Nyumarno. (fjr)