“Untuk itu, sangat dibutuhkan informasi yang mampu menggambarkan secara lengkap, valid, dan mutakhir tentang level, struktur, karakteristik, serta daya saing dari semua skala usaha atau kegiatan ekonomi non-pertanian di Jawa Barat, sebagai pondasi perencanaan yang lebih terarah dan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tambah Aher.
Pada kesempatan ini, Aher pun meminta kepada BPS untuk memperbaiki data kegiatan ekonomi di Jawa Barat, seperti jumlah dunia usaha, produktivitas, jumlah tenaga kerja, hingga kegiatan ekspor industri pengolahan nasional dimana 53%-nya ada di Jawa Barat.
Dalam skala nasional, kontributor terbesar untuk PDB nasional berasal dari sektor industri pengolahan atau manufacturting industry yang mencapai 41% – 43%. Sementara 53% industri pengolahan nasional ada di Jawa Barat – yang artinya separuh industri pengolahan nasional berasal dari Jawa Barat.
Baca Juga:Cicalengka Banjir! Tiga Kawasan Pemukiman TerendamSeorang Wanita Melahirkan Bayi Kembar di Kali Cisadane, Persalinan Dilakukan Seorang Diri
“Tetapi meskipun PDB Nasional kita berasal dari industri pengolahan atau 43 persennnya dan separuh lebih manufacturing industry ada di Jawa Barat, tetapi ketika diurus secara nasional Jawa Barat selalu berada di rangking ketiga setelah Jakarta dan Jawa Timur,” tutur Aher.
“Saya khawatir ada kesalahan, mudah-mudahan Pak Kepala BPS Jawa Barat bisa mengoreksi kesalahan tersebut. Karena saya khawatir pabriknya, industrinya ada di Karawang, ada di Bekasi tapi kantor pusatnya ada di Jalan Thamrin, Jalan Sudirman (Jakarta), sehingga PPH badannya masuk di Jakarta, prosentase DAU DAK-nya, penimbangannya masuk di Jakarta. Kemudian pada saat yang bersamaan ketika diekspor – ekspornya tidak tercatat sebagai ekspor Jawa Barat namun ekspornya Tanjung Priok yang ikut Jakarta. Saya khawatir seperti itu,” kata Aher.
Apabila hal tersebut terjadi akan berdampak luas pada catatan ekonomi di Jawa Barat. Menurut Aher, apabila hitung-hitungan PDRB salah, maka hal tersebut akan berdampak pula pada kesalahan hitung angka pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, hingga angka pengangguran di Jawa Barat.
Untuk itu, Aher menghimbau kepada semua pihak baik instansi pemerintah, para pelaku ekonomi, para akademisi, asosiasi, dan seluruh elemen masyarakat Jawa Barat untuk membantu dan mengambil peran secara aktif sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, demi suksesnya Sensus Ekonomi 2016 secara nasional, khususnya di Jawa Barat. Ia pun menekankan bahwa kegiatan sensus tersebut tidak dipungut biaya serta data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang.