Kemudian dalam hal pemilihan komisioner KPI, wagub ingin jangan sampai terintervensi pengaruh politik, bisnis, dan kepentingan lainnya. Pada akhirnya jangan sampai menggunakan frekuensi publik, untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Sementara itu, terkait perpanjangan ijin 10 jaringan televisi Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara menganggap kesempatan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi rekor stasiun televisi tersebut dalam sepuluh tahun ke belakang.
Disamping itu kata dia, dengan fungsi KPI sebagai pengawas. Harus juga melibatkan masyarakat sebagai penilai. Karna pada akhirnya semua yang diregulasikan harus bermanfaat baik untuk masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi antara KPI Pusat dan KPID di seluruh Indonesia pun perlu berjalan dengan baik.
Baca Juga:Ganja Seberat 25,44 Kg dan Sabu DimusnahkanTKP! Polisi Ringkus Pengedar Sabu saat Bertransaksi di Tasikmalaya
“Akhir tahun ada 10 stasiun televisi yang harus perpanjang izinnya. Evaluasinya dari konten KPI, dari teknis administrasi Kominfo yang melakukan. Nanti kami bersama menentukan hasilnya seperti apa, apakah ada perpanjangan, perpanjangan bersyarat, atau harus diapakan kita urus sampai sana,” ujar Menteri Rudiantara.
“KPI itu kan fungsinya lebih kepada pengawasan, salah satu yang lain adalah pemberian izin bersama dengan pemerintah. Ini harus dilihat dari satu sisi bagaimana masyarakat menilainya. Nah ini harus dirancang dengan baik, keberadaan KPI dan KPID ini juga seperti apa,” tambahnya. (bay/adv)