Anis Hidayah menambahkan seharusnya pemerintah tidak perlu menghentikan pengiriman TKI informal ke luar negeri tetapi melakukan ratifikasi konvensi ILO No.189 tentang perlindungan dan kerja layak bagi PRT karena sektor jasa PRT sangat penting, dan Jokowi harus membuat Undang-Undang agar PRT menjadi pekerja yang profesional. Selain itu pengawasan yang ketat tambahnya juga harus dilakukan pemerintah.
“Mestinya yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan kebijakan yang melindungi mereka, meningkatkan profesionalitas mereka kemudian membangun diplomasi yang lebih mempertimbangkan warga negara yang bekerja sebagai PRT jadi bukan menghentikan,” lanjutnya. (jay/dbs)