Selain mengatur tenaga pendidik, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK pun kelak tidak akan berubah. Pada tahun 2016 ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana BOS bagi SMA/SMK sebesar Rp1,4 juta per siswa sedangkan dari BOS Provinsi diterapkan beragam. Mulai dari SMK Swasta sebesar Rp500 ribu per siswa, SMK Negeri Rp400 ribu per siswa, lalu SMA Swasta Rp300 ribu per siswa, dan SMA Negeri Rp200 ribu per siswa.
“Dan tahun depan, kita targetkan di seluruh sekolah negeri tidak akan ada Dana Sumbangan Pendidikan (DSP),” katanya, seraya menambahkan saat ini terdapat 16 kota/kabupaten di Jawa Barat yang sudah membebaskan pungutan bagi siswa SMA/SMK. Ambil alih sendiri diproyeksikan akan mampu mendorong pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah (meliputi SMA/SMK/MA/Paket C) di Jawa Barat sedikitnya 97% dan angka optimistis 100% pada 2018 mendatang, atau naik dari kisaran dua tahun terakhir sebesar 70%.
Selain ambil alih sekolah, target kenaikan APK akan didorong oleh pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), yang mana ada 129 kecamatan belum memiliki SMA/SMK negeri. Hal lain yang akan dilakukan adalah dengan adanya pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) karena Jawa Barat masih kekurangan jumlah ruang kelas. Juga, akan diselenggarakan pendidikan Long Distance Learning (LDL/ Sekolah Terbuka) sebanyak 150 LDL, dilakukan pengembangan Digital Learning (sekolah-sekolah unggulan membina sekolah yang masih di bawah standar nasional) agar ada pemerataan standar pelayanan pendidikan.
Baca Juga:Driver GO-JEK Bertingkah, Bawa Motor Ugal – Ugalan dan Bentak PenumpangnyaMasuknya MEA, Pemerintah Diharapkan Genjot Ekonomi Nasional
Selanjutnya, menyelenggarakan sekolah boarding di daerah yang sulit terjangkau, implementasi sekolah gratis untuk pendidikan menengah, dan wajib belajar 12 tahun yang bermutu yang mencakup Mulok Live Skill untuk SMA/SMK, Teaching Factory, sertifikasi kompetensi peserta didik, sekolah 3 bahasa. (jay/advertorial)