“Untuk pemantauan tambang KPK juga akan turun tangan, disamping pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan,” ujar dia. Aher berharap, semua tambang yang ada di Jawa Barat tidak merusak lingkungan, pengusaha harus pro terhadap lingkungan, harus ada amdal (Analisa Dampak Lingkungan) yang dijalankan dengan baik bukan hanya sebagai persyaratan perijinan saja. “Kalau misalnya tambang itu telah menebang sejumlah pohon maka harus diganti menanam pohon sesuai yang ada amdal, sedangkan saat ini belum seperti itu amdal hanya bagian dari persyaratan saja,” tutur Aher. (jay/adv)
Wewenang Beralih ke Pemprov, Gubernur Siap Tertibkan Pertambangan Nakal
