“Kalau masih saja dipungut, kasihan wali murid. Apalagi banyak yang ekonominya di kelas bawah. Dan selama lima tahun terakhir SMAN1 Ciwaringin selalu bermasalah dengan hal-hal serupa. Saya harap pihak Disdik maupun Bupati memberi perhatian ke sekolah ini agar tidak lagi terulang,” harap Sofyan yang juga statusnya sebagai pengajar tersebut.
Hal senada juga dikeluhkan salah seorang wali murid SMAN1 Ciwaringin yang enggan dipublikasikan namanya. Menurut dia, dirinya terpaksa membayar pungutan yang dilakukan pihak sekolah. Sebab katanya, anak yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut tidak akan mendapatkan kartu ujian nantinya. “Saya terus terang merasa keberatan, sebab pada waktu rapat tidak ada kesepakatan dari pihak wali murid dengan pihak sekolah. Dan terpaksa harus meminjam uang untuk membayarnya, sebab kalau tidak membayar anak saya katanya tidak dapat mengikuti ujian nantinya,” ungkapnya.
Wali murid yang terbilang ekonominya kurang mencukupi ini melanjutkan, tak hanya pungutan yang sebesar Rp 200 pada beberapa hari lalu ia bayarkan. Namun, sewaktu dirinya bersama wali murid lain mendaftarkan anak-anaknya, dia harus diminta pihak sekolah sebesar Rp 3 juta. Karena NEM yang dimiliki anaknya tidak memenuhi syarat.
Baca Juga:Ketika Kaum Difabel Ikut Nyoblos Hari IniPilkada Serentak, PKS Dukung 162 Paslon
“Meski pada waktu itu saya membawa SKTM dari desa, tetap saja diminta. Katanya sekolah itu harus bayar, ibu punya berapa? Dan saya hanya ngasih Rp 500 ribu, kata pihak sekolah saya masih hutang 1 juta lagi untuk pendaftaran itu. Katanya kalau ada SKTM masuk sekolah ke situ gratis, tapi tetap aja bayar, awalnya sih diminta 3 juta, dan yang lain juga ada yang bayar sampai 2,5 juta, sampai 2 juta agar anaknya bisa sekolah di situ,” katanya.
Sementara itu, pihak sekolah sewaktu didatangi untuk dimintai konfirmasi, hanya ditemu bagian Tim Pengembangan Sekolah SMAN1 Ciwaringin, Tabroni. Menurut dia, sekolahnya mempunyai program pengembangan yakni dengan membangun WC dan pengadaan komputer yang layak. Dan pungutan yang dilakukan pihaknya, aku dia, sudah dirapatkan dan disepakti terlebih dahulu oleh pihak komite maupun wali murid.
“Kalau mengandalkan dana BOS tidak cukup, makanya kami musyawarah dengan komite dan wali murid. Bahkan orang dinas pendidikannya pun hadir pada waktu itu,” ungkapnya. Dan ketika dimintai tanda bukti berita acara kesepakatan rapat, Tabroni menyatakan tidak memagang. Sebab berkas itu ada pada pihak komite sekolah. Adapun terkait pungutan uang pendaftaran yang hingga mencapai Rp 3 juta, Tabroni pun mengakui hal itu, meski kata dia, uang tersebut hanyalah sebagai bentuk terima kasih. (gfr)