SUBANG – Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jawa Barat di Sari Ater Hotel, Kab Subang, terhitung dari Tanggal 18-21 Oktober berlangsung ricuh.
Acara tersebut merupakan agenda gelombang pertama yang diikuti oleh 270 kader dari 10 kota/kabupten se Jawa Barat. Para peserta protes karena pihak BPMPD dianggap tidak transparan dalam mengelola anggaran. Mereka juga menganggap kontribusi dari pihak penyelenggara sangat tidak sebanding dengan pengeluaran finansial dari para peserta.
Untuk diketahui, para peserta hanya diberi uang transport sebesar Rp 200 ribu/orang, padahal mereka sudah mengikuti kegiatan KPM selama 4 hari dan meninggalkan pekerjaan/aktivitas mereka. “Jelas kita protes. Karena penggantian uang transport dari penyelenggara sangat tidak sebanding. Kami juga menduga ada yang disembunyikan oleh pihak penyelenggara terkait penyelenggaraan acara ini,” ungkap Arief Bachtiar peserta KPM dari Kab Cirebon.
Baca Juga:Diduga Selewengkan Dana Pelatihan, Peserta KPM Geledah Mobil Pejabat BPMPD JabarAkbar Tanjung : Tidak Masalah Kubu Aburizal Bakrie Yang Menang
Ia menjelaskan, setelah menunggu cukup lama hingga sore hari, Ketua Penyelenggara Acara H Budi Setiadi tak kunjung bisa memberi kepastian soal penggantian uang transport yang layak. Bahkan Kepala BPMPD Jabar Dede Rusdia sudah dihubungi namun tidak merespon.
“Dari kegiatan sebelum-sebelumnya yang biasa kami ikuti, paling tidak pihak penyelenggara mengganti uang transport atau akomodasi sebesar Rp 150 ribu per hari. Maaf di sini kami bukannya perhitungan atau apa, tetapi cobalah bekerja sama dengan baik kepada semua peserta, salah satunya dengan mengganti kontribusi yang sudah kita keluarkan secara layak. Bukan seperti ini,” tegasnya sambil menyebutkan jika dirinya rela mengendarai sepeda motor dari Cirebon ke Subang demi menghadiri acara itu.
Protes yang sama juga dilakukan oleh peserta dari kabupaten lain seperti Sukabumi. Salah seorang peserta yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, Ia rela bertahan di sana sampai ada titik temu/win-win solution. “Sebagian kecil peserta memang sudah pulang. Tapi kami memilih tetap di sini sampai ada kejelasan. Dari peserta yang ada masih ada sekitar 140 orang yang menuntut kejelasan ini,” tandasnya.