“Kurang lebih ada 109 orang, kita akan pindahkan. Kita datangi ahli warisnya. Dan kepada yang mau dipindahkan, kita pindahkan. Namun bagi yang tidak mau, maka kita minta namanya saja untuk dimasukan sebagai pahlawan Kabupaten Cirebon,” ujar Tresnayadi.
Terpisah, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, menilai pembangunan Taman Makam Pahlawan (TMP) terkesan kurang elok. Alasannya, sebab di Kabupaten Cirebon masih banyak membutuhkan pembangunan yang lebih urgen ketimbang mendirikan TMP.
“Ya terkesan kurang elok. Ketika persoalan kemiskinan, kesejahteraan, gelandangan, dan pembanguan rehabilitasi anak jalanan sudah teratasi baru pembangunan itu (TMP, Red) dilakukan. Secara sosialkan lebih urgen pembangunan itu (rehabilitasi anak jalanan, Red),” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Wartipan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/10).
Pembangunan TMP yang dinilai pihaknya, meski sudah terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), namun semestinya mendahulukan visi misi Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra untuk menurunkan angka kemiskinan terlebih dahulu, ketimbang mendirikan TMP. Dan belum adanya tempat rehabilitasi bagi anak-anak gelandangan di Kabupaten Cirebon menjadikan penting untuk diutamakan. Sebab, ketika masih banyaknya gelandangan, kemiskinan, dan kurang sejahteranya masyarakat menjadi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah menurun.
Baca Juga:Aplikasi Case Management Kejaksaan DiluncurkanPawai MTQ, Jalan Raya Dekat Lokasi Ditutup
“Itukan menjadi indikator IMP kita naik. Dan yang selama ini kita kejarkan IMP, kalau indikatornya tidak diperbaiki, terus membangunannya macam-macam ya pantas saja, IMP kita tidak naik-naik. Jadi indikator penyebabnya tidak ditanggulangi, persoalannya ditanggulangi,” ungkap Wartipan.
Sementara itu, disampaikan Pengamat Sosial, Afif Rifai, pembangunan TMP yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkesan memaksakan. Padahal masih banyak hal-hal penting yang lebih diutamakan pembangunannya, seperti tempat rehabilitasi anak jalanan. Dan juga masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam kondisi kekeringan yang telah lama melanda ribuan warga.
“Di samping lebih baik untuk membangunan tempat rehabilitasi anak jalanan, juga lebih baik anggarannya itu untuk membantu daerah-daerah kekeringan. Kalau begitukan terkesan memaksakan, lebih baik anggarannya dialihkan. Jadi kalau memaksakan seperti itukan menimbulkan tanda tanya, ada apa ini?, kan akhirnya begitu,” kata Rifai. (gfr)