“Persoalannya itu kita menghadapi mafia yang mana sudah terstruktur, dan bila ada sanksi ya pihak ketiga yang terkena sanksi itu. Kalau bicara sampai kedinas itu sulit, karena tidak terbukti, dan itu berlapis-lapis,” keluhnya.
Ditambahkan Dede, dia sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi, tidak tinggal diam melihat hal itu. Maka, untuk bisa menambahkan SDM di Disnakertrans bidang pengawasan, pihaknya berencana merampingkan anggaran dinas untuk hal yang tidak terlalu penting. Untuk di alokasikan ke pelatihan-pelatihan terhadap pengawas.
Diakuinya, saat ini anggaran dinas dinilai tidak fokus terhadap apa yang sedang di alami di dinas itu sendiri. Sehingga, ada indikasi terbuang sia-sia anggaran dinas untuk hal yang tidak diperlukan.
Baca Juga:Modus Menemukan Bayi, Pasangan Muda di Purwakarta Buang BayinyaKekeringan, PDAM Drop 9 Ribu Liter Air di 5 Desa di Bekasi
“Kita di Komisi IV ingin porsi anggaran dinas tidak usah gunakan untuk yang tidak penting. Lebih fokuskan ke pengawasan terhadap SDM-nya. Untuk mereka lakukan pengawasan, dan rampingkan anggaran. Dan itu rencana kita kedepannya,” tutup politisi partai Nasional Demokrat ini ketika ditemui diruang kerjanya. (iar)